Liputan6.com, Jakarta - Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menjadi pokok permasalahan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memasuki 2015.
Lantaran dengan adanya perubahan anggaran, pemerintahan Jokowi-JK menjamin langkah-langkah kebijakan mereka segera terealisasikan.
Ketua komisi XI DPR, Fadel Muhammad mengatakan masalah APBNP 2015 dikatakan menjadi salah satu target komisinya untuk membahas dan menyelesaikannya.
Advertisement
"Kita ada tiga target, namun yang paling mendesak adalah membahas APBN-P. Karena anggaran sekarang besar tidak seperti lalu. Karena itu kita akan segera melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan," ujar Fadel, di gedung DPR, Senin (12/1/2015).
Ia menambahkan, pihaknya juga akan membahas masalah makro ekonomi dengan Bank Indonesia (BI), sedangkan masalah mikronya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bukan hanya itu saja, untuk masalah legislasi, politisi Golkar itu juga akan membahas Undang - Undang Perbankan yang dinilainya masih sangat liberal.
Selain itu, pihaknya juga ingin membuat nilai tukar rupiah stabil terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah sempat tembus di level 12.735 per dolar AS pada 7 Januari 2015.
"Tentu kita juga ada target legislasinya, salah satunya berhubungan dengan Perbankan. UU Perbankan sekarang terlalu liberal, itu akan segera kita perbaiki. Selain itu masalah kebebasan devisa kita yang membuat dolar (US dolar) tinggi. Kita ingin atur itu agar dolar stabil dengan rupiah. Ini juga hal yang mendesak dan harus segera diperbaiki," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjnegoro menyerahkan APBN-P 2015 pada Jumat 9 Januari 2015. Ia mengharapkan, APBN-P ini segera diselesaikan mengingat pemerintah juga ingin mempercepat pembangunan.
Hal utama yang harus segera diselesaikan dalam pembahasan di DPR yaitu tentang nomenklatur kementerian dalam Kabinet Kerja. Sesuai asumsi makro yang diputuskan presiden, dalam APBNP 2015 pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini sebesar 5,8 persen dengan angka inflasi 5 persen.
Sementara untuk kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan di 2015 sebesar Rp 12.200. Sedangkan harga minyak dipatok US$70 per barel dan lifting minyak sebesar 849 ribu barel per hari. Adapun soal lifting gas pemerintah mematok 1,17 juta barel per hari setara minyak, dan SBN (3 bulan) 6,2 persen.
Dalam APBN-P 2015 pemerintah juga sudah memasukkan tambahan fiskal sebesar Rp 230 triliun dari hasil penghematan subsidi BBM yang dilakukan pada November 2014. (Putu M/Ahm)
