Liputan6.com, Semarang - Elpiji bersubsidi berukuran 3 kilogram (kg) semakin sulit didapatkan di pengecer di Semarang Jawa Tengah. Bahkan akibat kelangkaan, di kawasan Banyumanik Semarang, harga elpiji tabung melon ini mencapai Rp 25 ribu per tabung.
Sulitnya pasokan juga membuat pengusaha kecil rugi. Yadi (40), salah satu warga Banyumanik, mengaku akibat kekosongan pasokan elpiji tersebut menyebabkan usaha mie ayam yang dirintisnya harus berhenti.
"Sudah tiga hari tak jualan karena susah mencari gas 3 kg," kata Yadi kepada Liputan6.com, Senin (12/1/2015).
Yadi pun lantas menelepon salah satu anggota komisi B DPRD Jawa Tengah bernama Riyono untuk mengadukan hal tersebut. Namun sang wakil rakyat itu juga tak bisa berbuat banyak.
Sementara itu di sisi barat wilayah pinggiran Kota Semarang, harga elpiji 3 kg bervariasi antara Rp 19 ribu - Rp 21 ribu per tabung.
Riyono, Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah yang membidangi ekonomi mengaku jika menerima lebih dari 10 pengaduan terkait kelangkaan pasokan elpiji 3 kg.
Menurutnya, kekosongan elpiji 3 kg pasca kenaikan harga tabung 12 kg, karena ketidakjelasan stok dan mekanisme sistem pengawasan untuk barang bersubsidi tersebut.
"Kekosongan ini sangat menyulitkan masyarakat. Bukan sekedar untuk memasak rumah tangga saja, namun juga mematikan UMKM. Seperti cerita pak Yadi yang harus libur berjualan," kata Riyono.
Sebelumnya Humas Pertamina Unit Pemasaran Jateng-DIY Roberth Damatubun menyebutkan bahwa pihaknya sudah menggelontorkan pasokan tambahan untuk elpiji 3 kg.
Di wilayah Kota Semarang realisasi 1-10 Januari sebesar 525.880 tabung. Ekstra dropping yang telah diberikan sebesar 27.440 tabung.
Belum cukup, ekstra dropping ditambah 26.880 tabung. Total alokasi 1 bulan sebesar 1.623.160 tabung. Sehingga total ekstra dropping sebesar 54.320 atau 3,3% dari total alokasi 1 bulan.
"Sehingga..kelangkaan itu adalah hanya isu opini. Apalagi pengecer, pengecer bukan lembaga penyalur resmi Pertamina. Sehingga kalau pengecer bilang langka itu untuk mempengaruhi konsumen supaya mereka bisa menaikkan harga jual. Dari data angka Pertamina saja sudah kelihatan droping melebihi kebutuhan dan akan ditambah ekstra droppingnya," kata Roberth kepada Liputan6.com.
Atas tanggapan ini, Riyono justru melihat bahwa Pertamina tak bisa lepas tangan.
"Pertamina tak bisa lepas tangan dengan melempar isu itu permainan pengecer yang bukan organ resmi. Dimana koordinasi dengan dinas? Seharusnya sudah ada koordinasi dan menggelar operasi pasar," kata Riyono.
Mengenai ajakan Pertamina untuk mengawasi distribusi barang bersubsidi itu, Riyono justru menuding bahwa Pertamina sedang bermain "words games".
"Sampai saat ini tak ada perangkat hukum untuk mengawasi peredaran gas bersubsidi ini sampai ke orang yang benar-benar berhak menerima. Paling banter hanya pengawasan di penimbunan, pencurian, dan itu pidana biasa," katanya.
Karenanya, atas nama komisi B DPRD Jateng, Riyono meminta agar Pertamina bersama Disperindag melindungi masyarakat. Selain itu juga memberi jaminan kepada UMKM agar mendapat pasokan gas 3 kg dengan harga wajar.(Edhie/Nrm)
