Ahok: Pokoknya Depo Monorel di Atas Waduk Setiabudi Tidak Bisa

"Saya nggak tahu (pihak yang keluarkan izin). Pokoknya kalau di daerah Tanah Abang dan Setiabudi sudah tidak bisa saja," tegas Ahok.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 12 Jan 2015, 18:31 WIB
Ahok. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan adanya kesepakatan perihal rencana pembangunan Depo Monorel di atas Waduk Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebab menurut kajian Kementerian Pekerjaan Umum, tak layak ada bangunan di area waduk atau kanal.

"Makanya saya nggak tahu kenapa bisa ada sepakat. Padahal ada undang-undang yang namanya waduk atau kanal itu jarak sekian, nggak bisa ada bangun bangunan apa gitu," ucap Basuki atau Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (12/1/2015).

Padahal menurut Direktur PT Jakarta Monorail (PT JM) Sukmawati Syukur, pemilihan lokasi Waduk Setiabudi itu sudah disepakati bersama dengan Pemprov DKI sebelumnya. Pihaknya hanya bertugas merancang pembangunan proyek monorel.

Maka itu, Ahok tak mengetahui pihak yang mengeluarkan izin atau menyepakati pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Yang pasti rancangan depo tersebut tidak layak untuk dibangun. Begitu juga rencana pembangunan Depo di kawasan Tanah Abang yang berpotensi meningkatkan kemacetan.

"Saya nggak tahu (pihak yang keluarkan izin). Pokoknya kalau di daerah Tanah Abang dan Setiabudi sudah tidak bisa saja," tegas Ahok.

Direktur PT JM Sukmawati Syukur menjelaskan lokasi pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi itu merupakan keputusan Pemprov DKI. Sedangkan pihaknya hanya membuat rancangan.

"Lokasi (pembangunan) depo itu yang menentukan adalah Pemprov DKI. Kami, PT JM hanya mendesain saja," kata Sukmawati.

Ia juga menegaskan, Menteri PU sebelumnya yakni Djoko Kirmanto sudah menyetujui rencana PT JM untuk membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi.

"Menteri PU yang dulu sudah setuju (pembangunan) depo monorel di KBB (Kanal Banjir Barat). Pembangunan depo di Waduk Setiabudi itu dipilih atas kesepakatan bersama PT JM dan Pemprov DKI sebelum kami diminta untuk mendesain," jelas Sukmawati.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya