Forum Mahasiswa Jakarta Minta JK Tak Salah Pilih Dirjen Pajak

Dalam aksinya mahasiswa mendesak Wakil Presiden H.M. Jusuf Kala untuk memberikan masukan yang benar kepada Presiden.

oleh Liputan6 diperbarui 13 Jan 2015, 17:45 WIB
Dalam aksinya mahasiswa mendesak Wakil Presiden H.M. Jusuf Kala untuk memberikan masukan yang benar kepada Presiden.

Liputan6.com, Jakarta Gabungan dari beberapa kampus di Indonesia yang tergabung alam Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Pajak melakukan aksi demo di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2015). Aksi dilakukan terkait lelang jabatan dirjen pajak.

Dalam aksinya mahasiswa mendesak Wakil Presiden H.M. Jusuf Kala untuk memberikan masukan yang benar kepada Presiden terkait sejumlah calon Dirjen Pajak yang di usulkan Pansel.

"Bapak JK jangan ada like and dislike, tidak boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan bermasalah lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," ujar Ketua aksi Hendri Wilman Gultom.

Mahasiswa mencatat Pansel telah melakukan kesalahan besar dan kecurangan yang sangat fatal terkait lelang jabatan ini :

(1) Ketika ada pembuatan makalah yang dilakukan Pansel, salah satu peserta tidak melakukan ketentuan yang diterapkan oleh pansel, ketentuan tersebut adalah peraturan, hanya gara gara lupa membawa kacamata dan suka gemetar kalau menulis cepat menggunakan komputer, sehingga pansel meloloskan penulisan makalah dengan tulisan tangan.

(2) Peserta yg baru beberapa bulan aktif dari cuti diluar tanggungan negara sehingga tidak memiliki DP3 tahun 2012 dan 2013 serta setatusnya pelaksana tetap diloloskan sebagai peserta lelang. Dan masih banyak yang lainnya lagi yang masih disembunyikan.

Atas dasar itu, mahasiswa meminta agar Tim Penilai Akhir TPA segera mengambil langkah langkah tegas terkait kecurangan pansel.

"Karena ini sudah menodai moral bangsa. Kami mahasiswa perduli terhadap sumber keuangannya berasal dari sektor perpajakan untuk kepentingan Negara, maka pantas jika kami meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden "Jokowi- JK" untuk berhati hati mengambil keputusan," kata Mahasiswa pasca sarja Hukum Trisakti ini.

Sementara ini, 7 nama calon yang diloloskan sebagaimana diberitakan berbagai media dan laporan dari berbagai lapisan masyarakat, mereka terlibat banyak kasus. Seperti terlibat kasus Gayus. Memiliki aset miliaran rupiah, rekening gendut, pelaksana yang baru masuk cuti, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak, medapat fee USD dan, memiliki hutang 40M,
ALKOHOLIK "Glitzering" 10 juta NPWP fiktip, hoby Karaoke dll.

Ketua aksi Hendri wilman Gultom menyayangkan sikap pihak tertentu yang membela pansel.

"Pansel ini membuat kecurangan, seperti di gambarkan di atas, mahasiswa merasa miris terhadap ulah pansel, pemerintah melalui TPA harus memberikan sanksi terhadap pansel, dan mengajak semua lapisan masyarakat berfikir jernih terkait kecurangan ini, kami Mahasiswa berhak memberikan masukan kepada pemerintah, aksi mahasiswa ini murni karena malu dengan sikap pansel yang melanggar ketentuan yang di buat sendiri," tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya