Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana menghapus operasional bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di Ibukota. Ada sejumlah alasan kenapa Pak Gubernur ingin mengambil kebijakan tersebut.
Salah satu alasan, APTB kerap 'ngetem' atau berhenti sembarangan di jalan untuk menampung penumpang, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Kata Ahok, pihak Pemprov DKI menemukan fakta di lapangan bahwa bus APTB sering mengambil penumpang sembarangan lalu berjalan pelan.
"Kita temukan di lapangan, APTB itu suka ngetem-ngetem, suka mengambil penumpang seenaknya. Di lampu merah, di pojok, kadang-kadang mereka ngetem. Ini kan membuat macet. Terus dia jalan pelan-pelan gitu. Nunggu dapat penumpang lebih banyak," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Ditegaskan mantan Bupati Belitung Timur itu, aksi APTB tidak bisa lagi dibiarkan beroperasi sembarang di DKI. Karena itu, Ahok pun menawarkan penyinergian operasional antara bus APTB dengan bus Transjakarta. Syaratnya, operator bus APTB dibayar rupiah per kilometer. Bila setuju, bus APTB boleh melintasi jalur Transjakarta. Jika tidak setuju, bus tersebut tidak boleh beroperasi dan masuk busway atau jalur Transjakarta.
"Kita mau tawari. Kalau mau masuk ke jalur bus Transjakarta semua, Anda harus pakai sistem rupiah per kilometer. Jadi yang bayarnya itu lebih aman kamu kan. Kalau kamu lalai, kita usir. Beberapa operator APTB mau kok. Nggak masalah. Sebenarnya semua bus boleh masuk jalur busway," kata Ahok.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, jika ingin tetap beroperasi di jalan-jalan Jakarta, bus APTB diberikan 2 pilihan. Pertama, APTB hanya beroperasi hingga perbatasan. Kedua, melebur menjadi satu dengan manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Kata Benjamin, lantaran APTB berfungsi sebagai angkutan perbatasan, operasional bus tersebut seharusnya hanya sampai perbatasan. "Nah makanya kita mau kasih 2 opsi. Kita tawarkan kepada para operator, apakah mereka mau sampai perbatasan saja, atau mau melebur kepada manajemen PT Transjakarta," ujar Benjamin.
Dia menambahkan, jika pihak APTB setuju melebur dengan PT Transjakarta, BUMD DKI tersebut akan mengatur trayeknya dan dibuat kesepakatan untuk melakukan pembayaran dengan sistem rupiah per kilometer. "Sehingga satu saja tiketnya, tidak ada dualisme tiket dan dualisme trayek,” jelas dia. Kedua opsi tersebut akan disampaikan kepada para operator APTB pada Kamis 15 Januari besok. (Riz/Yus)
Advertisement
