Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji untuk mengubah program beras miskin (raskin) menjadi program e-money. Hal tersebut karena implementasi dari program beras bagi masyarakat kurang mampu ini terjadi banyak penyimpangan.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, perubahan tersebut paling cepat baru bisa dilakukan pada tahun depan karena pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam untuk mengubahnya.
"Kami berbaiki dulu goverment-nya 5-6 bulan, baru dipikirakan apakah diubah jadi uang seperti BLT. Tapi Paling cepat tahun depan, karena dengan kartu (Kartu Keluarga Sejahtera/KSS) lebih praktis," ujarnya di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Dia menjelaskan, selama ini memang ada banyak laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa program raskin ini tidak tepat sasaran dan kualitas beras yang diberikan jauh dari kata layak.
"Raskin ini kan sudah berjalan sejak 2003 tapi ternyata ada studi dan laporan dari KPK yang menyatakan bahwa banyak yang tidak sampai sasaran, jumlah, waktu, kualitas, kita pikirkan untuk perbaiki," lanjutnya.
Untuk masalah kualitas, pemerintah telah meminta Bulog agar berhati-hati dalam membeli beras. Sementara untuk ketepatan sasaran, pemerintah pusat akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar menyediakn dana khusus untuk mengangkut beras ini.
"Ini masalah titik serah, yang diterima antara titik serah dengan titik bagi itu di Pemda. Selama ini Pemda tidak menyediakan dana untuk pengangkutan, makanya yang diterima masyarakat kurang. Kita minta Kemendagri menertibkan. Evalusi dan monitor oleh Kemensos," kata dia.
Namun untuk sementara, raskin ini akan tetap disalurkan sambil menunggu evaluasi program tersebut. "Untuk sementara iya karena kita jaga inflasi, saat musim banjir butuh beras," tandasnya. (Dny/Gdn)
Perubahan Raskin ke E-Money Paling Cepat Tahun Depan
KPK menyatakan bahwa program raskin ini tidak tepat sasaran dan kualitas beras yang diberikan jauh dari kata layak.
diperbarui 15 Jan 2015, 08:18 WIBMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil saat memberikan keterangan terkait rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
45% Perusahaan Jerman Terkena Serangan Siber dari China, Kerugian Capai RP4.586 Triliun
Hasil Jerman Vs Hungaria: Der Panzer Pesta Gol
Monsieur Spoon dan Dewata Buka Outlet Terbesar di Surabaya, Tawarkan Olahan Tomahawk hingga Cokelat yang Tak Ada di Cabang Lain
Ini 6 Alasan Mengapa Olahraga Lari Kurang Cocok Bagi Penderita Obesitas
Pelamar CPNS 2024 Kementerian ESDM Boleh Pakai Meterai Tempel
Tinggalkan Manchester United, Motivasi Jadon Sancho Gabung Chelsea Digugat Legenda
6 Potret Kebersamaan Baim Wong dan Paula Verhoeven, Diisukan Akan Cerai
Mitos atau Fakta, Apakah Makanan Berkolesterol Tinggi Selalu Menyebabkan Kolesterol Naik?
Terkuak Alasan Maudy Koesnaedi Tak Masuk Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
Top 3 Islami: Amalan Ini Pasti Raih Kenikmatan Iman dan Ketenangan Jiwa, UAH Berani Garansi
Hasil UEFA Nations League: Drama 7 Gol Warnai Kemenangan Belanda, Jerman Gilas Hungaria
BYD Kejar Toyota dan Volkswagen Jadi Merek Mobil Terlaris di Dunia