Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur maritim yang terus digalakkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Jokowi dianggap berhasil membangkitkan kejayaan ekonomi Indonesia.
Praktisi Sosial Politik asal Maluku, Faisal Yahya Marasabessy menilai bahwa pembangunan infrastruktur laut yang digalakkan di era Jokowi menciptakan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat di kepulauan. Ia berharap langkah Jokowi tersebut bisa diteruskan oleh rezim selanjutnya.
Baca Juga
Advertisement
“Ke depan kita berharap prospek pembangunan ini makin dimasifkan dan ditingkatkan dari pembangunan apa yang sudah diagendakan Pak Jokowi. Sebab pembangunan ini mendorong kesejahteraan masyarakat di kepulauan, khususnya Maluku,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).
Jokowi telah merealisasikan berbagai macam infrastruktur maritim selama hampir dua periode masa jabatannya. Salah satunya adalah pembangunan tol laut.
“Pembangunan tol laut mempermudah akses di Maluku yang berorientasi prospek pengembangan maritim dan kepulauan. Sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa Jokowi sukses mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Jokowi sangat layak diapresiasi.
“Pada prinsipnya kita memberikan apresiasi atas agenda yang telah dilaksanakan Pak Jokowi di tengah hampir selesai masa jabatannya. Pembangunan daerah telah terlaksana sehingga mewujudkan pemerataan,” pungkasnya.
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Rencana Aksi Kebijakan Kelautan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia.
Hal itu tertera dalam peraturan presiden (Perpres) tentang rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia. Rencana aksi ditetapkan untuk lima tahun yaitu periode 2021-2025.
Dalam aturan itu dijelaskan, Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia.
Tak hanya itu, dia juga meminta mereka memberikan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Luhut.
"Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan), dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahun," pada pasal 3 ayat 2 dikutip, Kamis (3/3/2022).
Setelah itu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi nantinya Luhut akan menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi. Kemudian laporan itu disampaikan kepada Jokowi minimal 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
"Penyesuaian rencana aksi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi setelah mendapatkan persetujuan Presiden," pada pasal 5 ayat 3.
Advertisement
