Politisi PDIP: Kami Memahami Jalan Tengah yang Diambil Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Penundaan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri menjadi polemik baru yang hadir di tengah masyarakat. Belum selesai soal status tersangka, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini dihadapkan pada pilihan mengikuti undang-undang yang berlaku atau tetap membiarkan Polri tanpa pimpinan definitif.

Terkait kondisi ini, anggota Komisi III DPR dari PDIP, Trimedya Panjaitan mengaku, PDIP sebagai partai pengusung kecewa dengan keputusan Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan. Sebab, dikhawatirkan masalah ini akan berakibat panjang jika dibiarkan berlarut-larut.

"Sebagai partai pengusung kami kecewa. Tapi kami juga memahami, apalagi opini berkembang sedemikian rupa, ada demo, lalu Presiden mengambil jalan tengah, kami memahami itu," kata Trimedya pada diskusi politik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/1/2015).

Menurut politikus PDIP itu, Budi Gunawan termasuk calon yang sangat mulus melalui seluruh proses seleksi, terutama di DPR. Sejak dibacakan surat presiden di paripurna, lalu fit and proper test di Komisi III, hingga paripurna penetapan sikap DPR seluruhnya berjalan mulus, tanpa interupsi.

Trimedya mengaku dia bersama anggota dewan lainnya kaget dengan keputusan Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan. Sebab, DPR menyetujui Budi Gunawan dengan asumsi pasti akan dilantik oleh presiden.

"Kami tidak menduga Presiden mengambil jalan tengah. Dari Komisi III sampai di tengah paripurna, di forum lobi, pertanyaannya kalau ini disetujui DPR pasti dilantik nggak? Keyakinan kami dilantik," jelas dia. Tapi, kenyataan berkata lain. Jokowi memilih menunda pelantikan Budi Gunawan.

Trimedya berharap, Jokowi tetap melantik Budi Gunawan, meskipun 2 jam kemudian diberhentikan. Hal ini dinilai lebih baik dan menekan adanya konflik politik berkepanjangan di DPR nantinya.

"Supaya tidak ada turbulensi politik lagi di DPR. Kapan kerjanya nanti?! Kami dianggap makan gaji buta. Karena masa sidang kedua hanya sampai 18 Februari. Sebagai partai pengusung, kami mengajak Pak Nasir (anggota DPR Fraksi PKS) mudah-mudahan sikap yang diambil presiden bisa diterima sehingga tidak timbul hal yang lebih besar lagi," tandas dia. (Sun/Yus)