Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku enggan bernegosiasi dengan anggota DPRD terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015.
Ia pun menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak berbaik hati dengan oknum anggota DPRD yang meminta 'anggaran siluman' masuk ke RAPBD 2015.
"Aku telepon Pak Heru bilang, 'Pak Heru nggak usah baik hati kompromikan dan damai-damai dengan oknum-oknum di DPRD. Saya justru mau cari-cari masalah nih kalau mereka masih main uang kayak gitu. Nggak usah baik-baikin, ngapain," kata Ahok ini di Balaikota DKI Jakarta, Senin (19/1/2015).
Selain itu, Ahok juga tidak mempermasalahkan jika nantinya Pemprov DKI Jakarta menggunakan APBD 2014 dalam menjalankan program pemerintahan pada tahun 2015. Menurut Ahok, masih ada 60 hari lagi untuk mengesahkan RAPBD 2015.
"60 hari. Tinggal tunggu saja sejak Januari toh. Februari-Maret akan kita potong. Tenang saja. Aku justru nunggu-nunggu," ucap Ahok.
Coret Anggaran Siluman
Ahok sebelumnya geram dengan munculnya 'anggaran siluman' dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2015. Dia pun mencoret anggaran tersebut.
"(Anggaran) Sudah disusun, tiba-tiba muncul anggaran siluman. Muncul Rp 8,8 triliun. Ada pengajuan yang nggak masuk akal. Kan kurang ajar. Saya tulis, 'nenek lu'. Coret! Bener, saya tulis 'nenek lu', saya kasih lingkaran," ucap Ahok di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu 18 Januari 2015.
Ahok menjelaskan, DPRD DKI Jakarta pada awalnya mengirim surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI agar memasukkan anggaran yang disebut 'Visi Misi DPRD'. Namun, karena sudah menggunakan sistem e-budgeting, anggaran itu tak bisa diisi. Ahok pun melarang Kepala Bappeda Tuti Kusumawati memasukkan anggaran tersebut. (Ali/Ein)
Advertisement
