Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-JK membatalkan 3 dari 20 proyek yang akan dikerjakan investor Jepang. Gubernur Japan Bank for International Cooperation Hiroshi Watanabe mengkritik langkah tersebut.
"Menurut saya, tentu saja pemerintahan baru punya prioritas. Tapi menurut saya, prioritas yang sempit (dengan membatalkan 3 proyek) tidak masuk akal," kata Watanabe, di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Advertisement
Watanabe menjelaskan, proyek-proyek yang akan dimodali oleh Jepang dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Selain itu, pihak Jepang meminta Indonesia membuat prioritas lebih baik lagi.
"Indonesia punya permintaan yang besar di setiap sudut daerah, sektor, industri, dan masyarakat. Jadi cara membuat prioritas adalah tugas yang sangat penting bagi pemerintahan baru," ungkapnya.
Meski Indonesia sudah membatalkan 3 proyek Jepang, Watanabe mengakui pihaknya akan terus melakukan lobi agar tak terjadi hal demikian di kemudian hari.
"Jadi kita akan bicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia bagaimana kami bisa ikut serta dalam prioritas pemerintah indonesia," tandas Watanabe.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago salah satu proyek yang dibatalkan adalah proyek kereta supercepat Shinkansen rute Jakarta-Bandung-Surabaya senilai sekitar Rp 60 triliun.
Andrinof menyampaikan pula Jepang mengancam kelanjutan hubungan bilateral kedua negara bisa terganggu. "Dia (Jepang) bilang ada konsekuensi ekonomi dan politik buat hubungan bilateral kalau proyek yang sudah ada dalam daftar, dibatalkan," ujar Andrinof.
Meski begitu, pemerintah tetap menjalankan kebijakan ini tanpa mempedulikan gertakan dari Jepang. Bahkan, kata Andrinof, pemerintah juga tak takut bila sikap ini akan berdampak pada berkurangnya minat investor Jepang di Indonesia.
"Kita membangun untuk rakyat. Kalau menurut kita ada masalah bagi sektor lain, tidak boleh kita paksakan," jelasnya. (Silvanus A/Ahm)
