Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta semua pihak tidak saling menyalahkan soal penundaan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Karena belum pernah terjadi (penundaan pelantikan Kapolri) semenjak Indonesia berdiri, saya mohon jangan saling menyalahi. Ini kan berawal dari kami, kenapa pecah kongsi. Ini dimanfaatkan," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
Anggota Komisi III DPR itu menilai, Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Polri adalah sosok yang baik. Penundaan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri karena ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia harus diambil hikmahnya, bukan menyalahkan Presiden Jokowi.
"Ini bagus (penundaan) sudah kembali ke jalan yang benar, yang penting kita jaga kualitas komunikasi. Peristiwa (penundaan) ini ambil hikmahnya. Di mata kami ya baik," tutur dia.
Ruhut mengatakan, rencana DPR mengajukan hak Interpelasi (hak meminta kepada pemerintah atau presiden mengenai kebijakan tertentu) kepada Presiden Jokowi karena kekosongan jabatan di posisi pucuk pimpinan Polri itu hal yang tidak masuk akal. "Interpelasi itu istilah para pejuang, 'Belanda masih jauh'," tandas Ruhut.
Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk Jokowi sebagai Kapolri ditunda pengangkatannya. Jokowi meminta Budi untuk lebih dulu menyelesaikan hukumnya karena menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi di KPK.
Jokowi lalu mengangkat Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang telah resmi diberhentikan. (Mvi/Mut)
Advertisement
