Jepang Antusias Beri Utangan ke Indonesia

Selama ini JBIC mendukung pendanaan berbagai sektor, termasuk infrastruktur berskala besar di Tanah Air.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 20 Jan 2015, 12:57 WIB
Bambang Brodjonegoro (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan tahunan ke-5 Financial Policy Dialogue antara pemerintah Indonesia dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) guna meningkatkan kerjama pembiayaan infrastruktur di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya Jepang merupakan salah satu negara yang paling doyan investasi di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, hadir Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Gubernur JBIC Hiroshi Watanabe. Serta beberapa perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, dan SKK Migas. 

Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini JBIC mendukung pendanaan berbagai sektor, termasuk infrastruktur berskala besar di Tanah Air, seperti pelabuhan laut, bandar udara, pembangkit listrik.

"Dalam pertemuan ini, pemerintah Indonesia mengharapkan JBIC bisa terlibat membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sini. Apakah dengan skema lelang Public Privat Partnership (PPP) atau privat sector yang bekerjasama dengan BUMN," ucap dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2015). 

Lebih jauh Bambang menjelaskan, Indonesia tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi seiring ketidakpastian global dengan catatan realisasi 5,1 persen di tahun lalu atau merosot dari 5,8 persen di 2013.

Atas dasar itu, lanjutnya, pemerintah mengambil langkah perbaikan diantaranya realokasi subsidi BBM dan perbaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatkan belanja berkualitas dan sebagainya.

"Supaya diperoleh ruang fiskal untuk meningkatkan pembiayaan pengembangan infrastruktur dasar, memperkuat jaminan sosial yang memadai dan meningkatkan pertumbuhan daerah," terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Watanabe menegaskan, pertemuan ke-5 tersebut murni membahas pemberian kemudahan guna mendanai proyek-proyek swasta yang menggunakan skema kerjasama pemerintah-swasta (PPP).

"Kalau ada hambatan, dicari bagaimana solusinya. Jadi nggak ada kesepakatan atau komitmen secara konkret pada proyek apa saja," terangnya tanpa bersedia menyebut proyek-proyek pembangunan yang akan didanai JBIC.

Namun JBIC dan pemerintah Indonesia mendiskusikan pendanaan di sektor infrastruktur bidang energi, transportasi dan strategi dalam kerjasama lingkungan.

Watanabe mengaku, sebagian besar permintaan  perusahaan Jepang berinvestasi di Indonesia, masih terpusat di Jawa. Sementara pemerintah Indonesia, sambungnya, mulai fokus pada pengembangan investasi di luar Jawa melalui penataan infrastruktur. Sehingga ini bisa menarik penanaman modal lebih banyak ke luar Jawa.

"Tentu kami akan mempertimbangkannya walaupun kami tetap memperhatikan daftar permintaan dan kebutuhan investor Jepang. Mempelajari proyek apa saja yang bisa diberikan bantuan pembiayaan di luar Jawa," tuturnya.

Dia bilang, JBIC masih ingin melihat arah kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menggenjot investasi di luar Jawa. "Kan baru beberapa bulan berjalan, jadi kami masih mau melihat arah kebijakannya," cetus Watanabe.

Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi Jepang di Indonesia pada 2013 mencapai US$ 4,71 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2012 yang hanya USS$ 2,5 miliar.

Nilai ini lebih besar dibandingkan Singapura sebesar US$ 4,67 miliar. Aktivitas penanaman modal tersebut menurun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai US$ 4,9 miliar. (Fik/Gdn)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya