Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan proyek pembangunan 1 juta rumah akan dilaksanakan setelah pembahasan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Basuki menambahkan, pemerintah masih kekurangan dana sebesar Rp 40 triliun. Sementara, dana tersedia sebesar Rp 18,9 triliun. Rincian dana yang sudah dimiliki oleh pemerintah antara lain APBN sebesar Rp 8,1 triliun, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,4 triliun, Perumnas sebesar Rp 500 milair, dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 2,5 triliun.
Advertisement
Program 1 juta rumah itu sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Dari 3 tipe itu, pemerintah membangun rusunnya sebanyak 20 ribu unit.
Basuki mengatakan, pemerintah juga masih harus menunggu pembahasan DIPA untuk melanjutkan proyek tersebut. "Pemerintah itu harus nunggu DIPA. DIPA baru dibahas 12 Februari ini kan janjinya. Nanti difinalkan dengan DPR. Habis itu baru kita mulai, kerja semua," kata Basuki, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
"Ini program tahun ini selesai 2015 untuk yang 1 juta rumah," tambahnya.
Basuki juga menuturkan program ini akan terus berlanjut selama 5 tahun pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, pemerintah mengajak pemerintah daerah memberitahu bila ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah.
"Pak Wapres imbau supaya pemda-pemda yang punya tanah seperti saya laporkan tadi, Gunung Sitoli. Gunung Sitoli punya 10 hektar, Kabupaten Nias Utara ada 7 hektar. Beberapa hari yang lalu beliau datang minta untuk lahan rumah-rumah itu. Jadi kontribusi pemda dimintakan untuk lahan. Kalau pemda punya lahan akan kita prioritaskan untuk perumahan," terang Basuki.
(Silvanus A/Ahm)
