Menteri PPN : Cilamaya Bukan Batal, Tapi Dikaji Ulang

Pemerintah masih meninjau rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya dari berbagai aspek.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 20 Jan 2015, 21:23 WIB
Pertamina telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan.
Liputan6.com, Jakarta
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana mengkaji ulang pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat, bukan membatalkan. Pasalnya terlampau banyak dilema yang harus ditanggung dalam merealisasikan megaproyek tersebut. 
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengaku, pemerintah masih meninjau rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya dari berbagai aspek. 
 
"Pelabuhan Cilamaya belum jelas, masih dikaji, bukan dibatalkan karena belum tuntas layak atau nggaknya," tegasnya usai Rapat Kerja dengan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015). 
 
Lebih jauh dia menjelaskan, kajian ulang tersebut karena mempertimbangkan berbagai masalah. Pertama, lanjut Andrinof, pembangunan pelabuhan Cilamaya akan bersinggungan dengan pipa migas milik Pertamina. Kedua, megaproyek ini dapat menggilas lahan pertanian produktif. 
 
Sayangnya Andrinof belum dapat memastikan penyelesaian kajian ulang ini. Sehingga nasib pembangunan pelabuhan Cilamaya terancam sulit diwujudkan pada tahun ini. 
 
"Kalau dibangun tahun ini, tentu seluruh kajian harus selesai dong. Sedangkan untuk melaksanakan kajian nggak bisa cepat-cepat. Jadi bisa batal, bisa nggak karena sangat bergantung pada hasil kajian," tegasnya. 
 
Dalam hal ini, tambah dia, Bappenas akan melakukan kajian pelabuhan Cilamaya lebih menyeluruh dengan melihat dampak alih fungsi lahan pertanian padi maupun potensi kerugian karena bertabrakan dengan pipa migas Pertamina. (Fik/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya