Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua memetakan empat kabupaten menjadi daerah penambangan rakyat.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Bangun Manurung menuturkan penambangan rakyat tersebut dapat dimulai tahun ini. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paniai, Mimika, Nabire dan Waropen.
"Saat ini kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kami juga berharap ada koperasi dari masyarakat, agar mereka dapat beraktifitas didaerah itu," katanya di Jayapura, Rabu (21/1/2015)
Manurung menambahkan pihaknya masih terus menertibkan penambangan yang tanpa ijin, sehingga didaerah penambangan rakyat itu bisa dimulai sesuatu yang baru dan tetap berpihak kepada masyarakat setempat.
"Kami terus menata penambangan rakyat itu agar menjadi terukur. Salah satunya, masyarakat penambangan akan terus diberikan pembinaan bagaimana menambang dengan baik dan tidak merusak. Pembinaan ini dilakukan bersama dengan Pemda setempat," ujarnya.
Dirinya juga mengakui bahwa selama ini belum ada pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penambangan rakyat. "Kami berharap dengan dimulainya tambang rakyat itu, pemda mulai aktif untuk terus mesosialisasikan tentang keberadaan tambang rakyat yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay berharap dengan adanya penambangan rakyat yang telah dipetakan oleh Pemerintah provinsi, maka regulasi yang diterapkan didalam penambangan itu akan jelas dan terarah.
"Saat ini ada sekitar ratusan penambang yang mencari makan di tambang rakyat Degeuwo, Kabupaten Paniai. Masyarakat disana berharap dengan adanya penambangan rakyat, memang benar-benar dikhususkan untuk rakyat bukan untuk pihak lain," katanya.
Dirinya pun menyambut baik peran Pemerintah setempat yang menjadikan Degeuwo sebagai salah satu distrik baru di Kabupaten Paniai. Ini dilakukan dengan alasan untuk pendekatan pembangunan dari Pemerintah Paniai. (Katharina/Nrm)
Advertisement
