Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bermaksud melaporkan harta kekayaannya.
"Laporan, ini laporan yang diminta KPK, harta kekayaan," ujar Ryamizard Ryacudu di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Mengenakan kemeja batik lengan panjang, pria kelahiran Sumatera Selatan 64 tahun tersebut belum mau menjelaskan berapa nilai kekayaannya yang dilaporkan ke KPK. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) memilih langsung menuju Gedung KPK.
Hingga saat ini, setidaknya sudah puluhan menteri kabinet Jokowi-JK yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Mereka antara lain adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarsono Soewandi, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ada juga Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Soesilo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.
Selain itu ada juga Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah AAGN Puspayoga.
Serta ada pula nama-nama seperti Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir yang melapokan LHKPN. (Mvi/Mut)
Advertisement
