Eks Wakil Ketua KPK: 4 Batu Karang Harus Dilalui Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan Jokowi sudah berusaha menunjukkan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan. Namun begitu, Jokowi dinilainya harus menghadapi 4 'batu karang'.

"Tahu kesulitan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu bergerak di antara 4 kepentingan. 4 kepentingan ini batu karang," kata Bibit usai diskusi politik di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Pertama, menurut dia, adalah kepentingan para pendukungnya. Ketika Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, massa pendukung Jokowi menyambangi Gedung KPK untuk menuntut ketegasan dari sang Presiden.

"Ramai-ramai di KPK 'Pak Jokowi ke mana?, Presiden kita ke mana?'. Berarti Jokowi dituntut pendukungnya untuk menegakkan aturan korupsi," ucap dia.

Kepentingan kedua adalah partai pengusungnya. Dalam hal ini PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, dan Hanura. Juga kepentingan koalisi lawan politiknya, di mana Jokowi kerap dituntut dan dikritisi dalam hal kebijakan pemerintahan.

"Selanjutnya, kepentingan wakilnya yang bersuara juga toh. Pak Jokowi dengan JK ini bisa sejalan bisa juga nggak kan? Jadi itu harus diperhatikan Pak Jokowi, bahwa Pak JK itu juga dia (Jokowi), orang lain. Punya kepentingan juga. Kepentingannya ya nggak tahu," kata Bibit.

Maka di sinilah, Jokowi dituntut untuk cerdas mengendalikan kepentingan-kepentingan ini agar tidak saling berbenturan. Karena jika ada satu saja kepentingan yang bentrok, maka akan menimbulkan friksi.

"Jokowi harus pintar-pintar di sini, (kepentingan) ini mengandung friksi (perpecahan/perbedaan). Sekarang Jokowi bagaimana mengubah friksi tadi tidak menjadi konflik," kata Bibit.

Presiden Jokowi sebelumnya memberikan keterangan terkait penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri. Keterangan itu digelar usai pertemuan Jokowi dengan sejumlah pejabat, seperti Wapres Jusuf Kalla, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wapres Jusuf Kalla.

Berikut pernyataan resmi Jokowi saat jumpa pers di Istana Bogor pada Jumat kemarin:

"Sebagai kepala negara, saya meminta institusi polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Saya juga meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugasnya masing-masing." (Ali/Ein)