Tim 7 Bentukan Jokowi Bertugas Redakan Ketegangan KPK-Polri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk sebuah tim independen berisikan 7 tokoh nasional yang kompeten di bidangnya masing-masing. Salah satu anggota Tim 7, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengatakan tim ini bertugas untuk meredakan situasi tegang yang sedang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

"Situasi kan lagi tegang, tujuannya supaya ketegangan ini mereda. Negara jangan dikacaukan sama hal-hal yang bikin orang nggak nyaman. Kalau salah diproses, ada aturan," terang Oegroseno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Oegro menyampaikan ‎tim ini akan mulai bekerja besok dengan mengumpulkan seluruh informasi dari masalah-masalah terkait. Bila informasi sudah selesai dikumpulkan, tim akan melakukan rapat untuk menghasilkan sebuah pertimbangan yang akan direkomendasikan pada Jokowi. Namun, ia menggarisbawahi tim ini bukanlah pengawas pemeriksaan.

"Nah Presiden sebagai kepala negara minta kita beri masukan, kita beri yang terbaik. Kita lihat ke kiri dan ke kanan, kita cari informasi itu dari semua sumber. Lalu dicari langkah yang terbaik untuk presiden, pertimbangan kita mungkin," ungkap Oegroseno.

Oegroseno menambahkan, ia belum memberikan masukan pribadi kepada Jokowi terkait situasi terkini. Ia mau pertimbangan yang disampaikan merupakan hasil musyawarah tim. "Saya belum berani, jangan nanti kontraproduktif karena ini sudah dibentuk tim. Nanti hasil keputusan tim yang dipresentasikan," tutur dia.

Sementara itu, dalam pertemuan perdana dengan Tim 7, Oegroseno menyampaikan Jokowi secara tegas pro-pemberantasan korupsi. "Beliau tegas pemberantasan korupsi. Dia nggak akan main-main dengan korupsi dari yang saya lihat tadi."

Anggota Tim 7 lainnya, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menerangkan tim akan berusaha semaksimal mungkin memposisikan KPK dan Polri agar sama-sama didukung masyarakat. ‎Selain itu, 2 lembaga tersebut juga jangan sampai terganggu aktivitasnya karena masalah yang tengah terjadi saat ini.

"Yang paling penting kita perkuat dan pastikan baik KPK maupun Polri mendapat dukungan kita semua. Baik Polri maupun KPK yang kuat dan efektif bekerja selanjutnya kita ikuti prosesnya," tandas Jimly.

Seusai Jokowi memberikan keterangan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ia bersama beberapa tokoh diminta memberikan masukan terkait permasalahan antara KPK dan Polri.

Selain Jimly, Tim 7 beranggotakan mantan Wakil KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, guru besar hubungan internasional Hikmahanto Juwono, dan tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. Disebutkan pula, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar masuk dalam tim yang belum dilantik tersebut. (Ans)