Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menurunkan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menjadi 5 persen disambut baik banyak kalangan. Kendati demikian sejumlah kendala masih menanti.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo menyambut baik penurunan bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi lima persen. Namun, Eddy memberi catatan, pemerintah harus menambah anggaran, apalagi pemerintah memiliki target membangun satu juta rumah pada 2015.
Advertisement
"Konsekuensinya, jika terjadi penurunan bunga, share pemerintah harus lebih besar. Kalau sebelumnya 75 persen mungkin sekarang harus 100 persen. Tetapi jumlah unit terbangun pasti akan berkurang," kata Eddy, seperti dikutip dari laman www.rumah.com, Senin (26/1/2015).
Saat ini, Eddy menuturkan, anggaran FLPP mencapai Rp 5,1 triliun, namun sebanyak Rp 1,5 triliun merupakan penjualan 2014 sehingga tahun ini anggaran sebenarnya hanya Rp 3,6 triliun.
"Dengan dana Rp 3,6 triliun paling hanya bisa membangun 40 ribu hingga 50 ribu unit rumah. Saya mendengar pemerintah akan menambah APBN-P sekitar Rp 3 triliun. Artinya, tahun ini anggaran FLPP tidak sampai untuk membangun 100 ribu unit rumah," kata Eddy.
Karena itu, agar bisa mengejar target satu juta rumah, Eddy mengusulkan pemerintah menambah anggaran FLPP hingga Rp 50 triliun.
Eddy heran pemerintah berani menargetkan pembangunan satu juta rumah dengan mengambil data dari asosiasi-asosiasi pengembang.
Padahal Apersi sendiri hanya berani menargetkan 65.000 unit pada 2015. Hal itu mengingat permasalahan perumahan nasional masih sama dengan tahun lalu.
"Jadi target ini akan jadi jebakan batman buat kementerian (pekerjaan umum dan perumahan rakyat," kata Eddy. (Ahm/)
*Tulisan Lebih Lengkap Bisa Dibaca di www.rumah.com
