Liputan6.com, Jakarta - Kisruh yang melibatkan KPK dan Polri, membuat Presiden Jokowi turun tangan dan membentuk tim independen yang berisikan 7 tokoh nasional. Namun, langkah sang Presiden dinilai keliru oleh Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon.
Menurut dia, Jokowi seharusnya meminta saran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bukan membentuk tim baru.
"Ketika Presiden mau selesaikan masalah KPK-Polri, yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tapi ini malah panggil orang di luar sistem. Kalau Wantimpres hanya stempel, maka tempatkan orang-orang yang punya kapabilitas sesuai bidang," kata Effendi di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Hal ini, menurut dia, bisa menambah persoalan negara. Sementara, lanjut dia, juga membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi rendah.
"Jangan ambivalen, paradoks, ketika alami suatu masalah, maka perangkat kepresidenan jadi tidak berdaya. Ngapain panggil orang-orang untuk selesaikan persoalan internal negara. Ini bikin karut marut, akhirnya kepercayaan rakyat rendah," ucap dia.
Kekuasaan Direbut
Effendi juga mengkritik gaya Jokowi saat melakukan konferensi pers bersama tim independen pada Minggu malam 25 Januari 2015 kemarin. Dia mengaku kecewa karena pernyataan yang diberikan tak substansial.
"Muncul Presiden di televisi dua-tiga menit tapi tidak ngerti ngomong apa. Malah bilang, 'Kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wis baik kerja', apa itu? Menkopolhukam juga katakan rakyat tidak jelas lagi, makin memperparah," tutur Effendi.
Anggota DPR Komisi VII itu menuturkan, pemerintahan Jokowi bak pesawat yang baru lepas landas tapi sedang menghadapi turbulensi. Bila pesawat tidak dikendalikan dengan baik, maka ini bisa menjadi kesempatan bagi rival politik Jokowi untuk merebut kekuasaan.
"Kalau tidak cepat evaluasi , apalagi JK (Wapres Jusuf Kalla) pasif saya lihat, bisa saja 100 hari kedua kita bicara presiden baru," ujar dia.
"Ada pengalaman waktu Gus Dur ke Megawati. Di KMP (Koalisi Merah Putih) memang betah kekuasaan nggak ada? Siapa yang tidak ingin berkuasa," tandas Effendi.
KPK dan Polri kembali bergesekan setelah calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Abraham Samad cs. Menyusul kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri meski penahanannya ditangguhkan.
Untuk menengahi KPK-Polri, Presiden Jokowi membentuk sebuah tim independen berisikan 7 tokoh nasional yang kompeten di bidangnya masing-masing. (Ndy/Mut)
Advertisement
