Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mengenai massa pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah rakyat tidak jelas dianggap blunder.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, blunder tersebut merugikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Kepala Negara.
"Itu jelas merugikan Presiden," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin tdi Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).
Din menjelaskan, bahwa para pembantu Presiden harusnya benar-benar membantu presiden. Para menteri harus memberi dukungan kepada Presiden dengan tidak melakukan yang justru dapat membuat presiden dalam keadaan sulit.
"Terus terang saya mengamati saat awal ini ada para pembantu Presiden justru yang tidak membuat dukungan pada Presidennya. Semacam sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar membuat Presidennya dalam keadaan sulit.
Din mengaku miris dan mengelus dada atas pernyataan Tedjo tersebut dengan posisinya sebagai menteri koordinator. "Kalau pernyataannya yang saya lihat dan saya dengar, terus terang saya mengelus dada," kata Din.
Menurut dia, Tedjo selaku Menko Polhukam harusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan politik, hukum, dan kemanan di Indonesia. Tedjo sebagai menteri yang mewakili pemerintah harusnya bisa meredam suasana yang tengah memanas.
"Menko Polhukam Tedjo bertanggung jawab atas pelaksanaan politik hukum dan keamanan di negeri ini, itu harusnya bisa mempersatukan, bisa meredam keadaan," ujar Din.
Karenanya, Din yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta agar Tedjo dan menteri-menteri lain harus menjadi air untuk memadamkan api yang tengah membara. Bukan justru sebaliknya, menjadi bensin yang dapat membuat api semakin berkobar.
"Ini jelas api yang sudah membara semakin dibarakan. Kecuali dia punya niat untuk membuat kekacauan," kata Din.
Advertisement
Dilaporkan Bareskrim
Sebelumnya Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno menilai KPK kekanak-kenakan dengan sengaja mengajak rakyat untuk mendukungnya atas polemik yang memanas antara KPK-Polri paska penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Bahkan Tedjo menyebut rakyat yang berduyun-duyun datang ke KPK untuk mendukung KPK adalah rakyat tidak jelas.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat. Tidak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. KPK berdiri sendiri. Kuat dia. Dia akan didukung konstitusi, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu 25 Januari lalu.
Atas ucapan tersebut, Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan Tedjo ke Bareskrim Mabes Polri karena menteri tersebut dianggap telah melakukan penghinaan kepada rakyat sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP.
"Kami menganggap Pak Tedjo itu sebagai menteri telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Sesuai dengan pernyataan beliau yang mengatakan rakyat Indonesia yang di KPK yang mendukung KPK itu rakyat tidak jelas," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor. (Riz)
