6 Pernyataan Bersama Relawan untuk 100 Hari Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka memperingati 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sejumlah organisasi relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia menyampaikan 6 hal.

"Pertama, mereka tetap solid mendukung penuh Presiden Jokowi. Adanya berita mengenai relawan yang menarik dukungan dan menyalahkan Presiden akhir-akhir ini tidak merepresentasikan kami," demikain keterangan tertulis dari Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia, Kamis (29/1/2015).

Mereka mengaku tidak mengenal nama-nama organisasi dan tokoh relawan yang menarik dukungan itu semasa kamanye pemenangan Pilpres 2014, kecuali Relawan 'Salam Dua Jari'. Sampai sekarang ini, mereka tetap percaya Presiden Joko Widodo memegang teguh janjinya, walau belum semua janjinya terpenuhi karena pemerintahan baru berjalan 100 hari.

Kedua mereka menyatakan, keberhasilan Presiden Jokowi tidak bisa dinilai hanya dalam 100 hari. Justru dalam 100 hari pertama ini pemerintah masih sibuk melakukan persiapan dan membenahi pemerintahan, yang merupakan warisan buruk dari pemerintahan sebelumnya.

"Selain itu, Kabinet Kerja tidak memiliki program 100 hari melainkan program 'quick wins'. Namun, tidak ada salahnya mengevaluasi jalannya pemerintahan 100 hari pertama. Tetapi, kami harap evaluasi 100 hari dilakukan secara objektif dan mengupas berbagai aspek, tidak hanya pada masalah pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dan penyelesaian konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," sebut keterangan tersebut.

Ketiga, khusus dalam kasus pemilihan Kapolri, Sekber Partisipan Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Presiden. Presiden telah menjalankan prosedur dan ketentuan dengan benar dan bijak.

"Kami menilai Presiden Jokowi dengan bijak menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sampai masalah hukum yang menimpanya selesai. Presiden juga telah membentuk Tim Independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel untuk penyelesaian masalah Polri melawan KPK, termasuk mengevaluasi pencalonan Komjen Budi Gunawan."

Mereka menilai, Jokowi dengan bijak menahan diri untuk tidak mengintervensi proses hukum yang menimpa Komjen Budi Gunawan maupun pimpinan KPK, karena sadar Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Sikap Jokowi menurut mereka bukan berarti tidak tegas atau tidak mendukung pemberantasan korupsi. Jokowi adalah orang bersih dan komitmen beliau dalam pemberantasan korupsi tak diragukan lagi, namun pemberantasan korupsi itu didasarkan pada rule of law.

"Selain itu, kami mendukung langkah Presiden untuk menguatkan KPK agar semakin efektif dalam memberantas korupsi dan menguatkan polisi sebagai institusi penegak hukum dan keamanan masyarakat."

Keempat, mereka juga mendukung sepenuhnya apabila Jokowi hendak mengevaluasi kinerja kabinet demi terwujudnya nawacita. Kinerja pembantu presiden sangat penting bagai suksesnya program-program pemerintah.

Selain itu, menyatakan, untuk mewujudkan nawacita harus didukung oleh anggota kabinet dengan bekerja keras dan berkemampuan tinggi. "Kami memohon Presiden, Wakil Presiden dan para anggota Kabinet Kerja tetap fokus melayani rakyat demi terwujudnya Nawacita tanpa terpengaruh tekanan-tekanan politik," sambung pernyataan itu.

Kelima, mereka mendukung penuh sikap mandiri Jokowi yang dengan  santun dan rendah hati menolak tekanan dan intervensi dari siapapun. Mereka percaya Jokowi selalu bersikap tegas dan mandiri, dengan cara-cara halus dan santun yang menjadi ciri khas beliau.

"Kami tahu, tegas tidak berarti sok kuasa dan unjuk kekuatan. Kami selalu siap berada di belakang Presiden jika ada kekuatan manapun yang berusaha menekan Presiden dengan berbagai cara agar Presiden melenceng dari nawacita."

Kedenam, mereka mendukung pemikiran Jokowi untuk menguatkan partisipasi publik dalam menjalankan pembangunan nasional. Pemerintah saat ini sangat terbuka terhadap masyarakat sipil dan membuka ruang partisipasi publik lebih yang luas.

Dengan partisipasi masyarakat sipil yang lebih kuat, mereka yakin, pencapaian nawacita akan lebih mudah. Ruang partisipasi publik perlu dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya nawacita, bukan untuk menekan pemerintah agar mengikuti agenda-agenda di luar nawacita.

"Demikian pernyataan ini kami buat sebagai dukungan kepada Presiden dalam menjalankan amanat rakyat. Jangan biarkan Presiden berjalan sendirian, terutama di saat menghadapi badai yang menerpa!"

Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia terdiri dari Projo, Seknas Jokowi, Duta Jokowi, Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), Pusat Informasi Relawan (PIR), Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), dan Jokowi Mania. (Rmn)