Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan menepis dugaan adanya kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri akan menutup kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL).
Ketua DPP PDIP Paulo Hugo Hereira mengatakan, hal yang mengada-ngada jika masalah tersebut diungkit kembali.
"Itu spekulasi tak berdasar. Kami heran, kemana saja penegak hukum atau KPK. Kenapa BLBI lama diselesaikan? Tapi sekarang diungkit lagi," kata Pereira kepada di Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Menurut Pererira, diungkitnya kasus BLBI lebih bertendensi politis. Penegak hukum seperti KPK menggunakan momen tertentu yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik.
"Dulu orang takut di PKI-kan, tapi sekarang takut di-tersangka-kan. Soalnya lembaga hukum jadi kepentingan politik. Bahaya kalau terjadi proses yang tidak transparan," kata dia.
Ketua KPK Abraham Samad akan mengungkap kasus BLBI, di mana nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut bakal diperiksa.
Sementara Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan, Abraham Samad pernah terlibat dalam pembicaraan dengan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Terutama pembicaraan Samad menjadi pedamping Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. (Rmn)
Energi & Tambang
