Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menjalankan rekomendasi Tim 9 yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Salah satu rekomendasi Tim 9 adalah agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Jangan dengarkan tim independen, mereka (Tim 9) belum punya Keppres, atas dasar apa mereka bekerja? Ini Urusan negara, bukan urusan perseorangan," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).
Dari pada mendengarkan rekomendasi Tim 9, menurut Pramono, akan jauh lebih baik bila Jokowi mendengarkan rekomendasi dari seluruh pimpinan lembaga tinggi negara. Pramono meyakini para pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, bisa memberikan masukan yang terbaik.
"Ini persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara gunakan instrumen untuk cari masukan yang benar. Seperti SBY, ketika ada persoalan, lembaga tinggi negara kumpul cari solusi," ujar dia.
Hal tersebut, jelas Pramono, bukan bermaksud untuk tidak menghormati Tim 9. Namun lebih kepada bagaimana Jokowi sebagai Presiden mengedapankan instrumen negara yang ada.
"Bukan saya tak respect (menghormati) dengan Tim 9, tapi bagaimana pun dengarkan lembaga tinggi negara," ucap Pramono.
>>Tak Tekan Jokowi>>
Advertisement
Tak Tekan Jokowi
Tak Tekan Jokowi
Pramono Anung juga menegaskan, tidak ada tekanan apapun Dari PDIP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap keputusan Presiden Jokowi memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Menurut dia, tidak ada pihak manapun yang bisa menekan Presiden, termasuk keputusan memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dalam sistem presidensil, kata dia, penunjukan Kapolri mutlak harus dilakukan Presiden.
"Tidak mungkin ada tekanan. Yang tanda tangan Jokowi, beliau yang memutuskan. Tidak ada yang bisa menekan presiden," tegas dia.
Pramono mengaku tidak mengerti, bagaimana tim independen yang dibentuk Jokowi untuk mengatasi kisruh KPK-Polri bisa menyimpulkan bahwa Jokowi mendapat tekanan partai. Dia menyarankan agar Jokowi mengabaikan rekomendasi tersebut dan lebih mendengarkan lembaga tinggi negara.
Ketua tim independen atau Tim 9 Syafii Maarif sebelumnya mengatakan, jika Budi Gunawan bukanlah pilihan Jokowi melainkan ada pihak lain yang mendorong agar presiden mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
"Jujur, itu sebetulnya pengajuan bukan atas inisiatif presiden," kata Syafii Maarif di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu 28 Januari 2015.
Syafii mengatakan, informasi soal ini memang tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi langsung, melainkan dari sumber yang valid dan terpercaya. "Ini benar, saya mendapat informasi yang cukup bagus," ucap pria yang biasa disapa Buya Syafii itu.
Advertisement