Fraksi PDIP: Semoga Jokowi Tak Salah Ambil Keputusan Soal Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membentuk Tim 9 untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, meski pun sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun langkah Jokowi tesebut dinilai wajar.

Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, langkah Jokowi wajar dengan membentuk Tim 9 untuk membantu memberikan masukan, terkait polemik antara KPK-Polri.

"Saya kira wajar ketika mencalonkan calon Kapolri Pak Jokowi harus minta masukan banyak pihak, termasuk partai politik pendukungnya. Rekomendasi tim 9 wajar saja. Tim 9 sebagian pendukung KPK dan mereka yang menyuarakan tidak menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Hendrawan, Jakarta, Kamis (30/1/2015).

Tim 9 sebelumnya merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun, pembentukan Tim 9 mendapat kritikan dari beberapa pihak, termasuk Hendrawan, karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.‎

"Sekarang tarik-menarik apakah Presiden menjalankan undang-undang selurusnya atas rekomendasi resmi lembaga negara (DPR), atau lembaga yang bersifat ad hoc tanpa dasar hukum (Tim 9)," ujar Hendrawan.

Hendrawan mengaku, PDIP menyarankan agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, karena partai mengetahui jam terbang Jokowi dalam dunia politik. Saran maupun masukan dari PDIP terhadap Jokowi karena mantan Gubernur DKI itu dianggap belum memahami secara keseluruhan dinamika politik nasional.

"Tentu PDIP beri masukan, wajar saya kira beri masukan. Kan jam terbang politik Pak Jokowi jaringan relasinya (perlu diberi masukan) dalam bidang politik, kan orbit dari Solo ke DKI. Jadi (Jokowi) tidak sepenuhnya memahami (dinamika politik nasional). Budi Gunawan track recordnya panjang, Kepala Lemdikol, itu kan kawasan jadi modal intelektualitas di kepolisan," papar dia.

Hendrawan menegaskan, Jokowi harus berfikir matang dalam menentukan sikap Budi Gunawan. Karena jika tidak menjadi Kapolri, maka akan berhadapan dengan DPR. "Sekarang apakah presiden menjalankan undang-undang selurus-lurusnya atau tidak dengan segala risiko, dalam hal ini DPR. Ada 560 anggota spektrum partai atau membiasakan diri membentuk tim," tandas Hendrawan. (Rmn)