Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Papua meminta mendesak PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur, seperti yang direncanakan sebelumnya. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan pembangunan smelter di Papua sebagai harga mati.
"Sejak awal kita minta itu di Papua, masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tetapi Freeport jadi Freeport sekarang diminta membangun smelter ya harus begitu," tegas JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Namun, saat ini PT Freeport Indonesia malah menyewa lahan PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektare (ha) seharga Rp 76,8 miliar per tahun untuk membangun smelter.
Dalam waktu dekat Freeport akan menyetor biaya awal sebagai komitmen pengadaan tanah sebesar Rp 1,56 miliar melalui tiga Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. PT Petrokimia Gresik akan menyediakan kebutuhan pembangunan smelter Freeport seperti gas, air dan listrik.
Terkait hal itu, JK menuturkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Freeport di Gresik. Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelter di Tanah Irian.
"Hanya MoU tanah itu, boleh saja semua orang membuat MoU tanah. Jadi iya tetap diibangun di sana (di Papua)," tandas JK.
Sebelumnya, pemerintah provinsi Papua mendatangi Istana Negara Kamis malam 29 Januari lalu, mereka meminta pemerintah pusat memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua terkait rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pemda dan masyarakat Papua ingin Freeport membangun smelter di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur. Ia juga mengatakan, sebelumnya Pemda Papua sudah bekerjasama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter dan Pemda Papua berjanji akan terus berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Freeport dalam proses pembangunan smelter.
Ia berharap pemerintah pusat membantu keinginan Pemda dan masyarakat Papua tersebut agar perekonomian daerah meningkat sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Kami sudah investasi dana besar membangun infrastruktur, jadi tidak boleh mereka main-main, suruh kita untuk membuat jalan ke sana kemudian izin-izin pelepasan tanah adat, hutan, itu semua sudah clear,"ujar Lukas Enembe. (Alvin/Ndw)
Advertisement
