Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Fadhil Hasan mengatakan, ada sejumlah fondasi ekonomi yang berubah secara positif pada masa
pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Advertisement
Salah satunya menurut dia, keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak populis yakni tidak sama dalam menjalankan pemerintahan dengan terdahulunya.
"Jokowi sudah berhasil merubah apa yang menjadi kebijakan (ekonomi) pemerintahan sebelumnya," kata Fadhil dalam diskusi 'Alhamdulillah Lewat 100 Hari," di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Ia berujar, ketika pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, Jokowi-JK dihadapkan pada posisi harus berhadapan langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Jokowi-JK juga dihadapkan sejumlah harga kebutuhan bahan pokok pun akhirnya merangkak naik imbas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Namun menurutnya, kondisi itu tidak berlangsung lama ketika harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi pun ikut mengalami penurunan.
"Hal ini menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Dengan adanya itu, dia bisa menjalankan agenda ekonomi yang menghadirkan peranan pemerintah," lanjut dia.
Di sisi lain, Fadhil menilai, pemeritahan Jokowi-JK juga mengembangkan iklim investasi yang lebih mudah, yaitu sistem pelayanan terpadu satu atap.
Sistem ini, kata dia, memberikan fondasi yang cukup kuat untuk memudahkan realisasi agenda-agenda ekonomi Jokowi-JK ke depan.
Kendati demikian, Fadhil mengingatkan, agar Jokowi-JK juga membuat perencanaan ekonomi jangka panjang yang matang. Jika dilihat dari sisi kebijakan jangka pendek, kedua kebijakan Jokowi-JK itu memang sudah cukup baik.
"Tapi agak mengkhawatirkan untuk jangka panjang dengan dua hal tersebut. Jangka panjang saya belum melihat adanya suatu perencanaan ekonomi terpadu antara kementerian satu dengan kementerian lain," tandas Fadhil.(Nrm)
