Dorong Ketahanan Pangan, Kodam Cenderawasih Ajak 2.657 Babinsa

Liputan6.com, Jayapura - Kodam XVII Cenderawasih menerjunkan 2.657 Bintara Bina Desa (Babinsa) untuk menyukseskan program ketahanan pangan di Papua dan Papua Barat.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan mengatakan, personelnya yang berjumlah lebih dari 2.000 orang tersebut akan membantu petani dan masyarakat setempat dalam mengelola lahan pertanian.

“Prajurit ini kami terjunkan untuk mengimplementasikan petunjuk dari KSAD, salah satunya dengan melakukan pelatihan kepada para petani dengan cara membantu penyiapan pemilihan bibit, pupuk, dan pengairan," paparnya usai melakukan penanda-tanganan MoU antara Kodam Cenderawasih bersama dengan Pemprov Papua dan Papua Barat di Makodam Cenderawasih, Senin (2/2/2015).

Fransen juga berharap ada kekhususan untuk harga jual gabah di dua provinsi itu, dari harga Rp 6.000 per kilogram, paling tidak  menjadi Rp 10.000 per kilogram. Kenaikan harga gabah tersebut juga dimaksudkan untuk menggairahkan produksi petani di tanah Papua.

Sejumlah daerah pertanian pun telah di prioritaskan dalam program ketahanan pangan nasional itu diantaranya Kabupaten Merauke di Papua dan Manokwari di Papua Barat.

Sejumlah persoalan dalam melakukan program ketahanan pangan juga mengalami kendala, salah satunya adalah masalah lahan serta hak ulayat tanah dan pendistribusian dan pemerataan pupuk. Walaupun ada beberapa daerah untuk penambahan lahan, kedua pemerintah provinsi tersebut juga sedang giat-giatnya melakukan penataan kembali lahan tidur yang kemungkinan dapat dikelola para petani.

“Merauke memiliki lahan pertanian yang  luas. Masalah yang dihadapi disana adalah irigasinya. Kedepan Bupati Merauke telah membuat irigasi baru dan memperbaiki irigasi yang rusak. Sementara di wilayah pegunungan Papua akan diberdayakan tanaman kedelai dan jagung,” jelasnya.

Wakil Ketua Bidang Pertanian Kadin Papua, Iriansyah mengatakan keikut-sertaan Babinsa dalam program ketahanan pangan di Papua bisa berdampak positif, jika ada pembinaan kepada para petani di tanah Papua.

“Program ini kan yang harus dibina petaninya. Berapa pun banyaknya Babinsa yang diturunkan, tidak akan berhasil jika tidak ada pembinaan kepada petani. Sebab jika yang bekerja adalah babinsa dan program selesai, maka pengerjaan pasti akan selesai juga. Jangan ada optimalisasi lahan, naum petaninya tidak ada,” ujarnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah juga diharuskan menyediakan pupuk subsidi bagai petani setempat. Saat ini pupuk subsidi yang tersedia untuk Papua, sebanyak 7000 ton  dan ada penambahan 1000 ton pupuk urea bagi petani setempat. 

“Kebanyakan petani kami saat ini kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Saat ini, harga pupuk non subsidi, hampir sama dengan harga pupuk nasional Rp 90 ribu,” jelasnya.

Kadin setempat juga memetakan sejumlah daerah yang cocok dijadikan lahan pertanian, diantaranya Merauke, Nabire, Kota Jayapura, Keerom bisa ditanami padi ladang, bukan padi sawah, karena tidak miliki irigasi.

Sementara Kabupaten Jayapura bisa ditanami padi sawah karena sudah dibangu irigasi di daerah Yapsi. Sedangkan untuk wilayah pegunungan tengah Papua, diantara Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo. (Katharina Janur/Gdn)