Evaluasi MPR terhadap Kinerja 100 Hari Jokowi Tangani Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk merealisasikan program Nawacita membangun Indonesia dengan memperkuat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk wilayah-wilayah perbatasan.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan, komitmen pembangunan daerah, khususnya wilayah perbatasan, harus dilaksanakan secara terpadu dan integratif serta ditentukan skala prioritasinya.

Ia menambahkan, bahwa hal itu bisa dilakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala terhadap semua program pembangunan guna memastikan tingkat kemajuan dan capaian yang diperoleh," kata pria yang akrab disapa Oso itu dalam diskusi 'Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan'‎ di Gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).

Oso yang juga seorang pengusaha itu menilai, terwujudnya daerah perbatasan menjadi pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia. "Selain aman dan megah wilayah perbatasan harus menjadi gambaran kesejahteraan dari masyarakat Indonesia," harap Oso.

Selain itu, Oso juga mengatakan, masalah kesenjangan ekonomi di daerah perbatasan adalah masalah yang sudah lama terjadi. Sehingga menurutnya, tidak elok jika menyalahkan kesenjangan di daerah perbatasan ini kepada pemerintahan Joko Widodo.

"Tertinggal itu bukan hanya sekarang. Kalau urusan ekonomi dicampurkan ke politik ya nggak jalan," kata Oso menanggapi pertanyaaan wartawan seputar 100 hari kerja Jokowi untuk daerah perbatasan.

Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat itu menuturkan, tidak ada target yang mewajibkan untuk diselesaikan Jokowi dalam 100 hari. Target Presiden Jokowi, lanjut dia, adalah 5 tahun kerja.

"Saya ikuti perjalanan Soeharto, Habibie, Gusdur, Mega, SBY dan sekarang Jokowi dalam menangani perbatasan. Jokowi ini ibarat bulu aja belum tumbuh. Jangankan 100 hari, yang 10 tahun aja belum selesai," tutur dia.

Sebagai langkah konkret menangani kesenjangan di wilayah perbatasan, Oso berujar, pihaknya telah mengajak semua pimpinan DPR ke daerah perbatasan. Ia menambahkan, dalam kunjungan ke perbatasan itu, semua elemen diminta untuk memikirkan penyelesaian masalam masing-masing.

"Lima orang pimpinan MPR/DPR sudah hadir semua dalam kunjungan ke perbatasan. Di sana kita duduk bersama untuk memikirkan penyelesaian permasalahan perbatasan," tandas Oso.