Banyak Perdebatan, Nasib PMN 35 BUMN Ada di Tangan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengusulkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 48,01 triliun untuk 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada DPR. Namun parlemen masih meragu terhadap ketepatan pengelolaan PMN terhadap bisnis perusahaan pelat merah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sigit Sosiantomo, merasa khawatir dengan usulan PMN tersebut. Pasalnya, belum ada kejelasan dari masing-masing pimpinan BUMN yang akan menerima aliran modal pemerintah.

"PMN itu jauh panggang dari api. Kami disuruh menyetujui atau tidak PMN bernilai puluhan triliun rupiah dalam waktu singkat. Penjelasan dari Kementerian BUMN dan BUMN pun sangat minim. Jadi saya makin khawatir bukannya lega, karena tidak jelas," ujar dia saat Rapat Panja PMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Sigit mengimbau agar seluruh anggota Banggar dapat memilah pemberian PMN dengan mengkategorikannya pada tiga kelompok. Hal ini dilakukan agar keputusan PMN dapat lebih tepat sasaran dan jelas peruntukkannya dalam mengembangkan bisnis perusahaan pelat mera.

"Ini kan masih gelap. Mungkin dibagi dalam tiga kategori, untuk PMN di bawah Rp 100 miliar, antara Rp 100 miliar-Rp 700 miliar dan di atas Rp 1 triliun," ujarnya.

Dijelaskan dia, kategori PMN di bawah Rp 100 miliar misalnya, DPR dapat langsung menyetujui usulan tersebut. Seperti PTPN VII Rp 17,5 miliar, PTPN X Rp 97,5 miliar, PTPN XII Rp 70 miliar.

"Yang harus dipilah BUMN penerima PMN Rp 100 miliar-Rp 700 miliar. Ini perlu dibahas oleh para Direktur Utama masing-masing. Presentasikan untuk apa, jadi kami tahu kebutuhannya. Misalnya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan  sebagainya," terangnya.

Menurut Sigit, pembahasan PMN semakin serius untuk nilai di atas Rp 1 triliun. Sebagai contoh PT Angkasa Pura II Rp 3 triliun, PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp 3,5 triliun, PT PN II Rp 3,15 triliun, PT Aneka Tambang Tbk Rp 7 triliun, PT Bank Mandiri Tbk Rp 2,75 triliun dan lainnya.

"Jadi kami protes, tidak fair dong pemerintah, mengajak Banggar memutuskan PMN buru-buru. Harusnya kan setelah kenaikan harga BBM lalu bisa diajukan, sehingga kami punya waktu cukup. Jadi tidak bisa disetujui begitu saja nih PMN," tegas Sigit.

Senada, Politikus dari Fraksi Golkar Anton Sihombing yang juga anggota Banggar menyoroti kinerja PT Pelni. Laporan keuangan perusahaan pelayaran ini, dinilai dia, terus merugi paska 1978. Namun Pelni diusulkan mengantongi PMN Rp 500 miliar dalam RAPBN-P 2015.

"Pelni satu-satunya perusahaan yang dikasih monopoli mengangkut penumpang, tapi rugi terus. Di dunia ini, yang selalu merugi Pelni dan setiap tahun perlu disubsidi. Jadi harus dicarikan jalan keluarnya," saran dia.

Sementara Anggota Banggar lain, Iskandar Dzulkarnain Syaichu dari Fraksi PPP menyatakan, DPR masih mempertimbangkan pemberian PMN Rp 48 triliun kepada 35 BUMN.

"Tidak seluruhnya diakomodasi, paling tidak Rp 40 triliun lebih kemungkinannya. Jadi ada pengurangan Rp 8 triliun, saya harap ada kriteria khusus," tandasnya. (Fik/Gdn)