Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan tunjangan dan gaji fantastis kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disesuaikan dengan golongan dan jabatan disambut baik oleh dunia usaha.
Namun Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan tunjangan dan gaji yang nilainya terbilang fantastis tersebut juga harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan dari para PNS ibukota tersebut.
"Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan pegawai, kita sepakat. Tetapi peningkatan tunjangan dan gaji di DKI jakarta harus juga dibarengi dengan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang semakin membaik," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Dia menjelaskan, semua hal mulai dari yang dianggap sepele seperti pemberlakuan jam kerja yang tepat waktu hingga penghapusan pungutan liar atau calo di tubuh Pemprov DKI harus dilakukan.
Selanjutnya...
Advertisement
Selanjutnya
Hal ini dianggap penting karena bagaimana pun tunjangan dan gaji yang dinikmati oleh para PNS DKI tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dunia usaha.
"Tentu kalau gajinya dinaikan juga harus diikuti dengan kualitas pelayanan yang semakin membaik. Karena kita juga tidak rela jika gaji yang meningkat itu tidak dibarengi dengan perubahan yang signifikan dalam proses birokrasinya. Jadi harus mengalami perubahan yang revolusioner," lanjut dia.
Selain itu, Sarman juga meminta para PNS Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah mindset dari yang sebelumnya selalu berorientasi kepada proyek kepada pelayanan. Dengan demikian, tanggapan negatif dari masyarakat soal kenaikan tunjangan dan gaji tersebut akan hilang dengan sendirinya.
"Harus pakai pendekatannya pelayanan, bukan lagi pendekatan proyek. Jangan seperti selama ini bikin proyek banyak tetapi tidak berpikir apakah proyek tersebut bermanfaat atau tidak yang penting anggaranya terserap," tandasnya. (Dny/Ndw)
Advertisement
