Kunjungi KBRI di Malaysia, Jokowi Dengarkan Curhat Para TKI

Para TKI mengeluhkan berbagai hal. Mulai dari regulasi di Malaysia hingga pengurusan akta kelahiran.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 07 Feb 2015, 05:00 WIB
(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pada sela-sela kunjungan kenegaraannya ke negeri jiran Malaysia, Presiden Joko Widodo beserta Ibu negara, Iriana Jokowi berkunjung ke kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Malaysia.

Presiden yang aktab disapa Jokowi ini bertemu para buruh migran dan warga Indonesia lainnya yang menetap di Malaysia dari unsur pelajar dan pengusaha.

Pertemuan itu dimanfaatkan Jokowi untuk menampung aspirasi dan keluhan dari para WNI yang lama tinggal di Malaysia. Presiden ke tujuh RI itu pun memanggil beberapa perwakilan WNI dari masing-masing profesi.

Mereka yang dipanggil Jokowi mengeluhkan berbagai hal. Mulai dari masalah regulasi pemerintahan Malaysia yang dirasa menyulitkan TKI hingga curhatan seorang ibu yang kesulitan membuat akte kelahirannya untuk anaknya yang sudah lahir beberapa tahun lalu.

"Tolong Pak, anak saya lahir, sudah lima tahun tidak bisa punya akte, kalau buat sulitnya minta ampun dan pakai uang yang lumayan mahal. Saya rasa bapak bisa menolong saya," ucap ibu, Jumat (6/2/2015).

Jokowi kemudian, meminta sang ibu untuk mencatat nama anaknya dan daerah tempat anak tersebut lahir. "Dimana tempatnya? Alamat desanya, kecamatan, kota, provinsi, langsung tak proses," ucap Jokowi sambil menunjuk ajudannya untuk mendata ibu tersebut.

Beberapa keluhan para TKI itu pun menurut Jokowi akan disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada jamuan makan malam di Menara Petronas.

"Apa lagi? Kalau yang berkaitan dengan regulasi, nanti akan saya sampaikan langsung ke Pak Perdana Menteri. Tapi saya nggak janji (akan terpenuhi), karena ini hukum yang berlaku di negara lain," ucap dia.

Jokowi pun mengatakan, dalam pertemuan bilateral bersama PM Najib dan beberapa jajaran menterinya, pihaknya telah sepakat mentaati segala aturan yang berlaku di Malaysia, terutama aturan dan regulasi mengenai ketenagakerjaan.

‎"Karena banyak masalah-masalah problem yang ada karena problem dokumen, melanggar aturan yang ada. Jangan sampai karena itu, merepotkan pemerintah kita dan Malaysia," tukas Jokowi. (Ali)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya