Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak mengubah empat nama kandidat bakal Kapolri, suasana politik Tanah Air akan kembali bergejolak.
Kompolnas pada Senin 3 Februari 2015 mengumumkan empat nama calon Kapolri baru pengganti Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno serta Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Ade menyarankan agar Kompolnas bersedia melibatkan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menentukan nama-nama calon Kapolri. Hal itu dinilai perlu untuk melahirkan sosok pemimpin Bhayangkara yang terbaik.
"Saya rasa pengusungan nama keempat calon Kapolri tidak terbuka dan terlalu cepat. Idealnya, Kompolnas melakukan pemilihan secara terbuka dan turut melibatkan lembaga negara lainnya seperti PPATK, KPK dan Komnas HAM. Jadi yang terpilih yang terbaik," jelas Ade di Jakarta, Minggu (8/2/2015).
Menurut Ade, lembaga-lembaga tersebut menjadi penyeimbang Jokowi dalam menentukan calon Kapolri. Sehingga Jokowi tak perlu ragu ketika mendapat tekanan dari sejumlah pihak.
"Pak Jokowi bisa menjadikan kekuatan PPATK, KPK dan Komnas HAM sebagai legitimator. Jadi tak perlu lagi ragu akan ditekan oleh kekuatan politik yang lain. Saya harap juga nama-nama itu (calon Kapolri) bukan nama-nama titipan," tukas Ade.
Kompolnas Enggan Serahkan Nama ke KPK
Advertisement
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya tidak akan menyerahkan nama-nama calon Kapolri pengganti Komjen Pol Budi Gunawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyerahan nama tersebut untuk mengecek track record atau rekam jejak. Maka itu, Kompolnas menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jangan terjebak lagi di kasus Pak BG (Budi Gunawan), ya nanti Bapak Presiden saja yang surati (KPK)," kata Adrianus di Jakarta, Sabtu 7 Februari 2015.
Sebab, kata Adrianus, KPK pernah tidak merespons untuk pengecekan nama calon Kapolri. Yakni pada saat pihaknya menyerahkan nama Jenderal Pol Sutarman sebagai calon Kapolri.
"Waktu calon Kapolri menghasilkan Sutarman, kami kan juga minta KPK, apakah orang ini oke? Yang jawab cuma Komnas HAM, PPATK dan KPK tidak. Kalau kami akan kirimkan lagi besar kemungkinan mengalami hal sama," ujar Adrianus. (Ali)
Baca Juga
