Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malaysia turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan otomotif Malaysia Proton Holdings Berhad dengan perusahaan otomotif dalam negeri PT Adiperkasa Citra Lestari.
Saat penandatanganan MoU itu juga dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak dan Presiden RI Jokowi di Malaysia. Kerja sama perusahaan otomotif ini memang mengundang tanya terutama kerja sama pembuatan mobil dengan Malaysia.
Informasi mengenai kerja sama Indonesia dengan Proton menyita banyak perhatian masyarakat. Tak hanya itu, informasi seputar pemberian gaji fantastis untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga masih menjadi sorotan.
Lengkapnya, berikut lima artikel paling populer di kanal bisnis Liputan6.com, edisi Minggu 8 Februari 2015:
Advertisement
1. Alasan Pemerintah Dukung Industri Otomotif Bersama Proton
Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, kerja sama ini hanya antara dua perusahaan swasta dan Proton Malaysia. Kedua perusahaan swasta ini baru membuat studi kelayakan untuk mengembangkan industri otomotif.
Rencananya kerja sama Proton Malaysia dengan perusahaan otomotif dalam negeri ini mengembangkan mobil ASEAN. Meski demikian, Sofyan menuturkan, hal tersebut harus dibicarakan dahulu di tingkat ASEAN.
2. Ini Syarat Mobil Nasional Tak Bernasib Sama dengan Timor
Anggota Komisi XI DPR, Willo Zainar melarang keras pemerintah untuk memberlakukan pembebasan bea masuk impor mobil atau komponen dalam proyek pengembangan dan pembuatan mobil nasional (mobnas) antara Proton Holdings Berhad dengan PT Adiperkasa Citra Lestari apabila benar-benar terealisasi.
Willgo menuturkan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya nasib sama seperti yang dialami pendahulunya mobnas bermerek Timor, produksi PT Timor Putra Nasional (TPN). Dia pun meminta agar dalam proses produksi mobnas oleh Proton Malaysia tetap menggunakan komponen lokal sampai membangun pabrik di Indonesia.
3. Gaji Lurah Zaman Ahok Lebih Tinggi Ketimbang Guru Besar
Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha menilai penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi (PNS Pemprov) DKI Jakarta dari Rp 9 juta-Rp 78 juta per bulan terlalu tinggi. Bahkan setiap lurah yang dijanjikan mengantongi gaji Rp 33 juta per bulan dianggap berlebihan.
"Dari ukuran PNS secara nasional, belum ada yang sebesar itu gajinya. Ini terlalu tinggi, bahkan gaji lurahnya melebihi pendapatan Guru Besar yang sudah berpengalaman," ucap Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kepada Liputan6.com.
4. Sultan Bolkiah Usul Buka Penerbangan Langsung Jakarta-Brunei
Sultan Brunei Darussalam, Hasanah Bolkiah, beserta Baginda Raja Istri Pangeran Anak Hajjah Soleha menjamu Presiden Jokowi dan ibu negara Iriana Widodo yang sedang melakukan kunjungan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Sabtu 7 Februari 2015 malam.
Di kesempatan jamuan tersebut, Sultan Brunei Darussalam mengusulkan pembukaan penerbangan langsung dari Brunei Darussalam ke Jakarta, Surabaya, dan sebaliknya. Hal itu untuk memudahkan perjalanan warga kedua negara.
5. DPR: Mobil Nasional Bukan Kebutuhan Rakyat RI
Pengembangan dan produksi mobnas bukan menjadi prioritas utama rakyat Indonesia saat ini, meski pun diklaim murni inisiatif pihak swasta tanpa campur tangan pemerintah.
Proyek mobnas akan digarap perusahaan otomotif Malaysia Proton Holdings Berhad dengan perusahaan otomotif dalam negeri PT Adiperkasa Citra Lestari, setelah keduanya menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) di Negeri Jiran. (Ndw)
