Liputan6.com, Jakarta - Empat Menteri Koordinator (Menko) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatangi Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Empat Menko ini menyebutkan sejumlah angka yang akan mendukung program atau kegiatan prioritas sepanjang tahun ini.
Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengusulkan pagu anggaran naik 44 persen menjadi Rp 305,9 miliar dalam RAPBN-P 2015 dibanding tahun lalu. Dia mengatakan, dalam rangka meningkatkan kinerja reformasi birokrasi tunjangan kinerja tahun ini diharapkan naik.
"Alokasinya yang kami minta persetujuan sebesar Rp 20,8 miliar, terdiri dari Rp 20,28 miliar untuk kekurangan tunjangan kinerja dan tambahan remunerasi Rp 513 juta untuk Sekretaris Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Total anggaran dalam APBN-P sebesar Rp 326,69 miliar," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Kedua, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, mengungkapkan, pihaknya telah memperoleh kucuran anggaran untuk staf dan kantor selama 4 bulan ini sebesar Rp 75 miliar sebagai Kementerian baru. Dalam RAPBN-P 2015, diusulkan pagu untuk dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lain Rp 70,66 miliar dan koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman Rp 54,33 miliar, sehingga total Rp 125 miliar.
"Karena alokasi APBN awal Rp 75 miliar, maka totalnya ditambah pagu RAPBN-P sebesar Rp 200 miliar tahun ini. Akan fokus pada 4 program yakni kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa, koordinasi infrastruktur dan koordinasi SDM, Iptek dan Budaya maritim," jelasnya.
Ketiga, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meminta tambahan anggaran Rp 149 miliar. Tambahan tersebut untuk program manajemen koordinasi pengembangan kebijakan Rp 19 miliar dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar menjadi Rp 172,3 miliar. "Ini untuk program revolusi mental Rp 130 miliar tambahannya. Sehingga kami mengusulkan Rp 149 miliar dalam APBN-P 2015," terangnya.
Keempat, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Tedjo Edhi Purdjiatno mengatakan, dalam mengawal agenda pemerintah mewujudkan keamanan nasional, akan dilakukan empat program. Yakni program peningkatan koordinasi polhukam dengan anggaran Rp 67,8 miliar, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan RI Rp 111,5 miliar, program peningkatan aparatur Rp 7,1 miliar, program peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan laut Rp 333,1 miliar.
"Sehingga usulan tambahan pada program ini Rp 726,3 miliar pada APBN-P 2015 untuk penguatan kapasitas kelembagaan Rp 3 miliar, peningkatan operasi bersama keamanan laut Rp 21 miliar termasuk penambahan kapal patroli dan peningkatan kapasitas Sarpras berbasis sistem peringatan dini Rp 702,3 miliar," jelas dia.
Mendengar usulan tambahan anggaran empat Menko ini, Banggar DPR akhirnya menyetujuinya. "Kami setujui seluruh usulan tambahan anggaran tiga Menko," kata Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit.
Namun tidak untuk usulan anggaran Menko Polhukam. Ahmadi mengaku, usulan tersebut tidak diajukan terlebih dahulu melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Tembusan usulan yang seharusnya ditujukan ke Menkeu juga tidak diajukan ke Banggar. Jadi keduanya tidak ada Usulan. Kami berikan catatan mungkin bisa dipertimbangkan dalam pembahasan selanjutkan," pungkas Dia. (Fik/Gdn)
Energi & Tambang
