Liputan6.com, Jakarta - Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara Proton Holdings Berhad dengan PT Adiperkasa Citra Lestari untuk pengembangan dan pembuatan mobil nasional (mobnas) telah ditampik pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Proton Malaysia hanya mencari sensasi untuk mendongkrak penjualan di Indonesia atau sekadar mengklaim secara sepihak?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menegaskan, penandatanganan itu merupakan kerjasama antara dua perusahaan swasta skema business to business (B to B). Dan Presiden Jokowi hadir untuk menyaksikan rencana investasi tersebut.
"Pemerintah tidak punya kebijakan apa-apa (mobnas). Itu murni inisiatif swasta yang punya industri mobil di sini. Proton lakukan investasi di Indonesia sangat bagus untuk masuk ke pasar mobil nasional, bukan mobnas. Kalau bikin pasar mobil kita lebih baik, kenapa tidak," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Sofyan membantah bila ada keterlibatan atau bekingan pemerintah dalam kerjasama perusahaan otomotif tersebut. Dia menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi pada penandatanganan tersebut lantaran diundang oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad.
"Dengan Mahatir kan menghargai Orang tua saja. Diundang oleh beliau, dan Pak Presiden datang dan menyaksikan saja," katanya.
Saat ditanya apakah perusahaan otomotif Malaysia itu terkesan hanya mencari sensasi untuk mendongkrak penjualan Proton yang tengah lesu, Sofyan berkilah. "
Kalau mau beli dengan nama itu (Proton) kenapa nggak. Jadi jangan tanya sama saya, kan saya bukan pemiliknya. Kalau pasar Indonesia bisa menerima kenapa nggak, kan India juga memasarkan mobil dan motor di Indonesia, tapi susah buat mereka menjual," pungkas (Fik/Ndw)
Advertisement
