Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berwacana untuk mengalokasikan tambahan ruang fiskal untuk program sosial sebesar Rp 20 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis dana tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan.
"Kemiskinan bisa langsung dan tidak langsung. Ada langsung, seperti pembinaan masyarakat miskin lewat bantuan tunai, ada pemulihan ekonomi, kasih KUR, memberikan kredit UKM, memperbaiki jalan desa, produktivitas pertanian," kata Pria yang akrab disapa JK usai meninjau Kantor TNP2K, di Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan dana tambahan tersebut akan difokuskan untuk program pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, sumber daya manusianya bisa bersaing di era globalisasi.
"Dalam artian kalau kita kemudian tidak secara bertahap melakukan hal tersebut, tentu saja ke depannya ini Indonesia tidak akan bisa bersaing di era globalisasi," tutur Puan.
Pemerintah pun meminta agar DPR menggolkan hal tersebut. Tambahan anggaran ini diajukan Kementerian Sosial dalam rancangan anggaran pendapatan belanja perubahan (RAPBN-P) 2015.
"Tentu saya semua menteri dan kelembagaan terkait sudah bahas hal tersebut. Insya Allah sebelum tanggal 19 sudah diketok dan semuanya program itu bisa berjalan secara bersinergi," tandas Puan.
Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran kurang lebih Rp 20 triliun sehingga total anggaran yang diajukan dalam RAPBN-P mencapai Rp 28,9 triliun.
Dalam paparannya di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengurangi masalah sosial di masyarakat, terutama masalah kesenjangan hidup dan kemiskinan.
Salah satu program yang membutuhkan anggaran paling tinggi adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan alokasi anggaran Rp 14,6 triliun. Program ini juga menurut Khofifah akan didukung dengan program pengembangan penghidupan berkelanjutan. (Alvin/Ndw)
Advertisement
