Liputan6.com, Jakarta - Konflik masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau dengan pemerintah yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) masih terus bergejolak hingga hari ini, Sabtu (23/9/2023).
Bentrokan telah berlangsung berhari-hari antara masyarakat Pulau Rempang dan aparat keamanan hingga menimbulkan korban luka-luka dari kedua belah pihak.
Advertisement
Peristiwa kekerasan tersebut dipicu oleh persoalan agraria serta penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi dari daerah asalnya sebab akan dijadikan kawasan Eco City oleh BP Batam.
Sontak hal tersebut menjadi sorotan serius pemerintah pusat dan Kota Batam sendiri. Diketahui, beberapa Menteri di Kabinet Indonesia Maju telah memberikan tanggapan terkait peristiwa kekerasan terjadi, bahkan ada yang hingga menyambangi warga Pulau Rempang.
Menanggapi hal itu, CEO Gcomm.id sekaligus Praktisi Komunikasi Publik Andi Irman Patiroi mengatakan, diperlukan strategi komunikasi krisis yang sistematis guna menetralisir isu berkembang dari kasus Rempang.
Andi Irman menilai, pemerintah tidak boleh menyepelekan berbagai opini yang mencuat ke publik melalui media mainstream maupun media sosial. Jika pemerintah lengah sedikit saja, lanjut dia, maka masyarakat tidak akan mampu menelaah mana isu yang benar dan tidak.
"Strategi pertama penting dilakukan pemerintah adalah pendataan isu di media dan media sosial. Pemantauan terhadap isu Rempang mutlak harus dilakukan setiap waktunya sehingga tersaring mana pemberitaan dan penyebaran konten media sosial yang sesuai fakta dan tidak," ujar Andi Irman, melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/9/2023).
Menurut dia, melalui monitoring media dan media sosial maka pemerintah dapat mengklasifikasi apa saja isu 'biang kerok' penyebab terjadinya konflik Rempang.
"Lainnya dapat terdeteksi mana saja media dan akun media sosial berbobot terverifikasi yang tidak menambah tersulutnya konflik," ucap Andi Irman.
