Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyerahkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang Jawa Barat kepada pihak swasta. Namun pengusaha berat untuk berinvestasi membangun Pelabuhan Cilamaya, apabila proyek ini tak menjanjikan atau sesuai risiko.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengaku, pihaknya belum mengetahui siapa saja anggota Kadin yang tertarik menggarap pelabuhan untuk mengakomodir investor Jepang tersebut. Karena sebelum memutuskan berinvestasi, swasta harus mengetahui kelayakan dari proyek Cilamaya.
"Perlu ada studi kelayakan yang betul-betul lengkap. Nggak mungkin swasta masuk dalam suatu proyek yang merugikan, nggak ada keuntungannya, dan tingkat pengembalian modal sangat lama. Sebab tingkat pengembalian modal yang panjang nggak menarik buat swasta," ujar dia kepada wartawan di acara JFSS, Senayan, Kamis (12/2/2015).
Alasannya, kata Suryo, pengusaha sangat menghitung detail setiap melakukan investasi. Apalagi pembangunan Pelabuhan Cilamaya mempunyai risiko besar lantaran bersinggungan dengan pipa minyak dan gas milik PT Pertamina (Persero). Bahkan dia menagih janji pemerintah yang ingin membangun proyek infrastruktur termasuk pelabuhan jika dianggap tidak feasibel bagi swasta.
"Yang berani bangun siapa kalau ada risiko, bunga bank tinggi tapi tingkat pengembalian modal lama. Kalau pemerintah yang bangun kan pakai duit sendiri, nah swasta tidak mungkin. Investasinya saja besar sampai puluhan triliun rupiah dan bisa tidak bersaing dengan Tanjung Priok," tegasnya.
Dia mengaku, swasta akan tertarik membangun Pelabuhan Cilamaya apabila tingkat pengembalian modal bisa di bawah 10 tahun. Dan berharap ada insentif dari pemerintah seperti subsidi bunga bank, atau cara lain.
"Kalau tidak di bawah 10 tahun, duitnya mending diberikan properti yang nilainya naik terus," ucap Suryo. (Fik/Ndw)
Advertisement
