Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo akhirnya menyerahkan pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, kepada pihak swasta. Namun pengusaha memandang proyek pelabuhan Cilamaya tak begitu menjanjikan atau tak sesuai dengan risiko sehingga mereka tak tertarik untuk berinvestasi ke proyek tersebut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengaku, pihaknya belum mengetahui siapa saja anggota Kadin yang tertarik menggarap proyek pelabuhan untuk mengakomodir investor Jepang tersebut.
Karena sebelum memutuskan berinvestasi, swasta harus mengetahui kelayakan dari proyek Cilamaya.
"Perlu ada studi kelayakan yang betul-betul lengkap. Tidak mungkin swasta masuk dalam suatu proyek yang merugikan, tidak ada keuntungannya, dan tingkat pengembalian modal sangat lama. Tingkat pengembalian modal yang panjang tidak menarik buat swasta," ujar dia kepada wartawan di acara JFSS, Senayan, Kamis (12/2/2015).
Suryo melanjutkan, pengusaha sangat berhitung soal detil setiap melakukan investasi. Apalagi pembangunan pelabuhan Cilamaya mempunyai risiko besar lantaran bersinggungan dengan pipa minyak dan gas milik PT Pertamina (Persero). Bahkan dia menagih janji pemerintah yang ingin membangun proyek infrastruktur termasuk pelabuhan jika dianggap tidak feasible bagi swasta.
"Yang berani bangun siapa kalau ada risiko, bunga bank tinggi tapi tingkat pengembalian modal lama. Kalau pemerintah yang bangun kan pakai duit sendiri, nah swasta nggak mungkin. Investasinya saja besar sampai puluhan triliun rupiah dan bisa nggak bersaing dengan Tanjung Priok," tegasnya.
Dia mengaku, swasta akan tertarik membangun pelabuhan Cilamaya apabila tingkat pengembalian modal bisa di bawah 10 tahun. Dan berharap ada insentif dari pemerintah seperti subsidi bunga bank, atau cara lain. "Kalau tidak di bawah 10 tahun, duitnya mending diberikan properti yang nilainya naik terus," ucap Suryo. (Fik/Gdn)
Terlalu Berisiko, Pengusaha Ogah Bangun Pelabuhan Cilamaya
"Kalau tak di bawah 10 tahun, duitnya mending diberikan properti yang nilainya naik terus," ucap Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang.
diperbarui 12 Feb 2015, 12:40 WIBPertamina telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
3 Perlakuan Istimewa Allah untuk Umat Rasulullah di Hari Kiamat, Masya Allah
UMKM Lokal Lampung Siap Bersaing di Pasar Lebih Luas Melalui Pertamina SMEXPO 2024
Menko Polhukam Serahkan Pilot Susi Air Kapten Philip Mehrtens ke Pemerintah Selandia Baru
6 Pengusaha Indonesia yang Punya Klub Sepak Bola Eropa: Banyak yang Main di Kasta Teratas
Indahnya Kota Lama Semarang, Tampilkan Wisata Bersejarah untuk Libur Keluarga
Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
Hasil Liga Inggris Liverpool vs Bournemouth: The Reds Menang 3-0, Anfield Kembali Tersenyum
Kompolnas Apresiasi Pendekatan Damai Satgas Damai Cartenz dalam Pembebasan Pilot Susi Air
Hadiri Acara 'Nyalain Pram' di Blok M Jaksel, Pramono Anung Dipuji Pemimpin Terbuka
Link Live Streaming Liga Inggris Crystal Palace vs Manchester United, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Lewat Kompetisi PFsains, Pertamina Berikan Pendanaan Inovasi Teknologi dan Energi
Hukum Menyentuh Kuku Lawan Jenis, Apakah Membatalkan Wudhu?