Jokowi Diminta Waspadai Upaya Pemisahan dengan PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Berlarutnya polemik antara KPK-Polri merambah kepada pola hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya, PDIP. Kisruh dua lembaga penegak hukum itu membuat hubungan Jokowi dengan PDIP tak harmonis.

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi. Menurut dia, ketidakharmonisan itu akan tetap ada jika polemik KPK-Polri terus berlarut dan lambat dituntaskan.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik (KPK-Polri) tersebut. Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI Perjuangan," ujar Muradi di Jakarta, Kamis (11/2/2015).

Muradi berujar, hal ini harus disadari Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab menurutnya, harus diingat bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya.

Dia menilai, inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan Presiden Jokowi. Hal ini agar jalinan komunikasi dengan partai politik pengusungnya sejak menjadi walikota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik

Dia memandang perlu Presiden Jokowi membangun dan memperbaiki komunikasi dengan PDIP. Hal tersebut akan berdampak pada 3 hal.

Pertama, jiwa kenegarawanan Jokowi yang berbasis karakter ideologi dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik. "Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya," jelas Muradi.

Kedua, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Dan ketiga, selain membangun komunikasi politik intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri. Kuncinya, Presiden Jokowi harus tetap memegang konstitusi yang mengatur proses kekisruhan ini.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan partai dipertanyakan," tandas Muradi. (Ali/Mut)