Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto meminta seluruh penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap tenang dan melaksanakan tugasnya seperti biasa.
Imbauan Endriartono menyusul terkait dugaan ancaman atau teror yang dialami penyidik dan pegawai KPK baru-baru ini.
"Pada prinsipnya kita sepakat KPK harus melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dan penyidik tidak boleh merasa takut dan terancam, karena ujung tombak dari KPK adalah para penyidik," ujar Endriartono di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Meski ancaman ini sesuatu yang serius, namun Panglima TNI periode 2002-2006 tersebut yakin pelaku bukan dari pihak Polri, yang kini hubungan dengan KPK kurang harmonis.
"Cuma saya masih punya keyakinan, tidaklah kalau itu (Polri). Tidak mungkin dilakukan aparat atau institusi yang seharusnya memberi keamanan pada masyarakat," kata dia.
Endriartono menilai, kisruh KPK-Polri dapat berakhir ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi--selaku pemegang kebijakan tertinggi negara, mengeluarkan keputusannya nanti.
"Akhirnya semua ini berpulang pada keputusan yang itu ada pada kewenangan seorang Presiden. Karena itu kita berharap sangat Presiden ambil keputusan yang menenteramkan semua pihak. Lalu menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga kedua institusi (KPK-Polri) bisa kembali berjalan secara normal," pungkas Endriartono.
Dukungan DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, terkait merebaknya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini. Para senator tersebut, mendukung koalisi masyarakat sipil antikorupsi itu mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan konflik Polri-KPK.
"Sebenarnya teman-teman Koalisi dan DPD sama dan sebangun dalam konteks DPD, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat. Kami komitmen mendukung bahwa sekarang KPK nggak boleh mundur, sehingga agenda pemberantasan korupsi terus maju," kata Ketua DPD Irman Gusman dalam sambutannya di Gedung DPD RI, Senaya, Jakarta Pusat hari ini.
Terkait masif nya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini, DPD mendukung penuh langkah koalisi tersebut. Apalagi baru-baru ini muncul dugaan ancaman atau teror kepada penyidik dan pegawai KPK.
"Kalau teman-teman mensinyalir ada begitu, dan kita juga, ya kita lawan," tandas Irman.
Sementara perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Emerson Yuntho berharap DPD meneruskan aspirasi masyarakat, agar konflik KPK-Polri segera usai.
"Kami dari Masyarakat Sipil Antikorupsi yang disebut Pak Tedjo (Menko Polhukam) nggak jelas, minta DPD juga turut mendesak Presiden untuk 2 hal. Pertama, membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kedua, menghentikan upaya pelemahan terhadap KPK," kata pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya mengaku lembaganya membentuk tim untuk menelusuri dugaan ancaman atau teror yang diterima penyidik dan pegawai KPK. Namun tidak disebutkan siapa pelaku dugaan teror atau ancaman tersebut. (Rmn/Ein)
Advertisement
