Soal Skandal Berlinale, Vino G. Bastian Tantang Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Skandal memalukan Berlinale masih hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak, daftar nama delegasi Indonesia yang diusung Kementerian Pariwisata pergi ke European Film Market (EFM) di Berlinale dianggap tidak berkompetensi. Alhasil, kegiatan itu hanya dianggap sebagai pariwisata jalan-jalan gratis para pejabat.

Menanggapi skandal Berlinale yang mencoreng nama Indonesia itu, aktor Vino G. Bastian ikut bereaksi. Bintang film Serigala Terakhir itu bahkan menantang pemerintah untuk bernyali menyupport perfilman Indonesia.

"Buat gue, pemerintah juga harus bernyali, nggak hanya wacana doang. Film Indonesia yang punya prestasi di luar harus disupport dong. Jangan yang ke luar negeri hanya orang-orang nggak jelas," ketus Vino G. Bastian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).

Meski tak ikut aksi turun ke jalan, suami Marsha Timothy itu memberikan dukungannya terhadap aksi protes para sineas beberapa waktu lalu. Pasalnya Vino G. Bastian yakin film Indonesia mampu bersaing dengan film-film yang ada di luar negeri.

"Film kita semuanya berkualitas kok, nggak cuma film luar doang. Kita tunggu saja teman-teman kita yang berjuang, kita support mereka. Kalau nggak gitu, film yang berkualitas nggak akan naik-naik deh," tandas Vino G. Bastian.

Seperti diketahui, skandal Berlinale terkuak usai sutradara Joko Anwar berkicau di Twitter. Joko mempertanyakan kapasitas daftar nama 10 orang yang akan diberangkatkan ke Berlinale oleh Kementerian Pariwisata RI.

"Mereka-mereka yang berprestasi tentunya memiliki urgensi yang lebih tinggi untuk diberangkatkan ketimbang nama-nama yang ada di surat tadi. Contohnya, siapa artis Sarah Astriani dan Waliani Achmad May? Dan siapa pula 'pengamat film' Tini Afianti?" kicau Joko.

Setelah skandal memalukan itu terkuak, akhirnya Kemenpar memutuskan untuk membatalkan kepergian 10 delegasi yang rencananya terbang ke Festival Film Berlin, Jerman, pada 5-15 Februari 2015. Tak hanya itu, Kemenpar juga mencopot jabatan Direktur Pengembangan Industri Perfilman Kementerian Pariwisata, Armein Firmansyah yang dianggap paling bertanggung jawab atas skandal ini.

Armein dianggap menyalahi prosedur dalam pengiriman delegasi. Ia juga disebut terlalu memaksakan keberangkatan 10 delegasi ke Berlinale, padahal anggaran sebesar Rp 1,5 miliar yang diajukan belum cair.(Ras/Mer)