Saksi Ahli: KPK Harus Bebas Campur Tangan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Ahli hukum tatanegara yang dihadirkan KPK dalam persidangan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, KPK harus bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk presiden. Karena, lanjut dia KPK merupakan lembaga kekuasaan independen di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Salah satu ciri lembaga independen itu, bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk presiden," kata Zainal saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015).

Ciri lainnya, tandas Zainal, kepemimpinannya bersifat kolega kolektif. Karena itu, pergantian kepemimpinan pun dilakukan secara bejenjang. Tidak boleh diganti langsung secara keseluruhan.

"Tidak boleh diganti seluruhnya. Misalnya ada 5 komisioner, maka tidak bisa diganti seluruhnya. Karena akan ada kekosongan," lanjut dia. Namun Zainal menyayangkan, hal tersebut tidak diatur secara detail dalam aturan KPK. Padahal, ujar dia, model seperti itu sudah diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.

"Lembaga independen kerjanya tergantung komisionernya. Di Amerika, dilakukan model pergantian berjenjang. Karena jika digantikan 5, maka ada kekosongan. Makanya diganti secara berjenjang," papar Zainal.

Terkait apa yang dilakukan KPK jika pimpinannya tidak bisa 5 orang, Zainal mengatakan, harusnya KPK mengatur secara detil soal kuorum dan pengambilan keputusan.

"Sebenarnya, harusnya diatur dalam kondisi hanya 4 orang masih bisa mengambil keputusan. Harus dijelaskan bagaimana metode kuorumnya. Bagaimana metode pengambilan keputusannya," kata dia.

Sidang hari ini merupakan lanjutan dari sidang Kamis 12 Februari kemarin, untuk mendengarkan keterangan saksi yang diajukan KPK. Kemarin, KPK hanya menghadirkan 1 saksi yakni Iguh Sipurba dari Direktorat Penyelidikan KPK. Iguh sudha bekerja di direktorat tersebut sejak 2005. (Sun/Yus)