Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta kecewa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana atau Ahok yang menyudutkan pihaknya terkait APBD 2015. Bahkan ada yang mengancam akan melakukan impeachment atau penggulingan terhadap Ahok.
Namun, langkah ini ditentang anggota dewan lain, seperti Abraham Lunggana atau H Lulung. Pria yang dikenal kerap berseteru dengan Ahok ini justru pasang badan, membela atau mendukung serta mengawal pemerintahan Ahok hingga selesai.
"Gua 'pagari' Ahok. Gua dukung dia sampai pemerintahan selesai," ujar H Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta Jumat (13/2/2015).
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu meminta Ahok mengubah cara bicaranya yang terkenal sangat emosional. Sebagai pejabat publik, Lulung meminta Ahok untuk lebih santun dalam berbicara.
"Bicara-bicara die sesuai bahwa dia adalah pejabat publik, sama dengan saya, harus santun, menjaga etika dan norma. Kalau kagak kayak gitu gua nggak bisa jagain. Kan kalau juga gua jagain, gua 10 (anggota) dia (dewan lainnya) 96 orang," jelas politisi PPP itu.
Seperti yang baru saja terjadi antara Ahok dan PLN. Lulung mengatakan, Ahok sebenarnya bisa bicara lebih santun dengan meminta PLN meningkatkan integrasi dengan pemprov. Termasuk soal pemborosan jika menggunakan genset.
Menurut Lulung, pemborosan akan terjadi lagi jika sudah ada rumah pompa, tapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Padahal anggaran juga sudah disiapkan untuk pembangunan pompa baru sekalipun.
"Kalau kemarin Pak Gubernur itu, satu sombong, betul nggak? Kedua, menutupi kesalahannya, kagak boleh dong nunjuk mata orang, harus baik-baik, harus senyum," kata Lulung.
"Melaksanakan mempercepat pembangunan ini harus seluruhnya berpartisipasi penuh, baik rakyat, yang apa? yang bayar pajak, maupun instansi-instansi terkait, harus sama ngebangun ini. Jangan terus nyolok mata orang," imbuh dia.
Hal ini dilakukan karena posisinya sebagai anggota dewan dan mitra pemerintah. Lulung menilai tindakan saling mengingatkan merupakan hal yang sangat penting saat ini.
"Saya pernah ngomong, 2P tentang Ahok, yang satu tentang prestasi yang satu tentang perilaku. Orang Jakarta cuma lihat perilakunya Ahok, bukan prestasinya. Kalau prestasi ngapain, soal prestasi paling CSR, sombong dia nggak pakai anggaran belanja katanya, yang CSR siapa? Ada nggak di situ persoalan hukum? Ada nggak persoalan manipulasi di situ? Nggak tau rakyat," jelas dia.
Lulung memastikan dirinya tidak akan ikut serta dengan anggota dewan lainnya kalaupun berbagai hak nanti diajukan. Kini, yang bisa menentukan adalah sikap Ahok ke depannya.
"Gua kagak ikut. Gua bilang dari awal gua jagain dia. Kalau temen-temen impeachment, saya jagain, tapi gua bakal kalah juga orang gua 10, dia 96," tandas Lulung.
Kisruh e-Budgeting>>>
Advertisement
Kisruh e-Budgeting
Pemprov DKI dan DPRD DKI berbeda pendapat soal APBD. Ahok bersikukuh tetap menerapkan e-Budgeting pada APBD 2015. Dia mengatakan, jika sistem ini tidak dilaksanakan, dirinya akan tertipu lagi seperti yang terjadi pada 2013 dan 2014. Sementara DPRD menginginkan penerapan APBD dengan sistem sebelumnya.
Ahok mengaku geram lantaran DPRD DKI mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan versi berbeda dari yang disusun Pemprov DKI Jakarta.
"Ini DPRD kirim ke saya, dia tanda tangani semua. Jadi DPRD DKI membuat hasil pembahasan versi dia, ini di luar dari e-budgeting. Saya nggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangani terus diajukan ke Mendagri," tegas Basuki alias Ahok di Balaikota Jakarta, 11 Februari.
Menurut DPRD DKI, APBD versi Pemprov DKI tidak sah lantaran tidak ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Menanggapi hal itu, Ahok menegaskan, draft APBD yang diajukan Pemprov DKI tak dapat diparaf atau ditandatangani karena disusun menggunakan sistem e-budgeting, bukan menggunakan sistem secara manual.
Ahok mengaku sudah menjelaskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bahwa penyusunan APBD menggunakan cara lama atau secara manual bisa memicu terjadinya penyimpangan atau permainan anggaran. Untuk itu, Pemprov DKI menerapkan e-budgeting agar tidak ada lagi pihak yang mengubah anggaran.
Namun demikian, menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, baik DPRD maupun Kemendagri tetap menganggap anggaran dengan sistem e-budgeting tidak sah.
"Jadi itu yang saya bilang kita bisa berantem sama DPRD. Kalian masih ingat nggak, waktu 2012, waktu saya potong-potongin semua anggaran. Lalu tiba-tiba masuk ke Mendagri keluar lagi sudah dalam bentuk bukan versi saya. Makanya saya maksa e-budgeting. Ini gila kan," tandas Ahok.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya justru merasa ditipu karena Ahok menyerahkan APBD yang bukan hasil pembahasan bersama dengan DPRD kepada Kemendagri. Alhasil, APBD dikembalikan lagi.
"Saya merasa juga ditipu. Apa yang dilakukan eksekutif pada APBD 2015. Pada 27 Januari 2015, saya mengetok palu APBD 2015 Rp 74,08 triliun. Saya bertanggung jawab pada DPRD. Kok nggak ada yang masuk yang dibahas di rapat komisi," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, 13 Februari.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik dilaporkan mengancam akan menggulingkan Ahok. (Riz)
Advertisement
