Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menilai penyerahan APBD 2015 tidak sesuai bahasan bersama merupakan pelanggaran hukum. Hal ini dinilai sudah cukup bagi DPRD dalam menjalankan haknya hingga impeachment (pelengseran).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak gentar dengan apa yang akan dilakukan oleh anggota dewan. Dia mempersilakan DPRD melakukan impeachment jika memang memiliki bukti kuat.
"Makanya terserah, impeach saja. Impeach saja, lakukan saja. Itu hak mereka kok. Kalau sudah impeach, interpelasi, nanti kan terbuka. Semua orang akan lihat apa yang terjadi," tegas Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Ahok menegaskan sudah tidak mau lagi kecolongan soal anggaran seperti yang dirasakan selama 2 tahun belakangan. Karena itu, tahun ini dia tidak mau kompromi soal anggaran, salah satunya dengan penerapan e-budgeting.
"Ini sejarah, untuk pertama kali di republik ini, kenapa gubernur DKI ribut dengan DPRD. Karena saya tidak mau kompromi 1 sen pun saya tidak mau kompromi. Gitu aja. Jadi tidak ada kompromi 1 sen pun tahun ini, nggak ada," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok memperingatkan, pula anggota DPRD untuk hati-hati saat ini. Mereka juga harus siap dicek harta kekayaan, seperti pejabat-pejabat lain.
"Mulai sekarang anggota DPRD mesti mulai hati-hati juga, kan kalau dicek pajaknya dari pusat semua, sesuai nggak gaya hidupnya semua. Pajak, duit, aliran dana. Ya nanti seru kita, seru saya pikir," tandas Ahok.
Perseteruan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 semakin meruncing. Pencairan anggaran sebesar Rp 73,08 triliun itu pun bisa dipastikan molor.
Akibatnya, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mewacanakan jajarannya akan memakai hak interpelasi kepada Ahok sebagai gubernur. Dan juga akan membentuk pansus soal draft APBD 2015. (Ali/Yus)
Energi & Tambang
