Cara Ahok Tingkatkan Kesejahteraan Warga Lewat KB

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memikirkan kesejahteraan warganya, juga angka kemiskinan dengan parameter baru meningkat. Untuk itu, ia ingin peretasan kemiskinan melalui berbagai penyuluhan melalui program keluarga berencana (KB).

Ahok mengatakan, berdasarkan komponen standar Kebutuhan Hidup Layak 'Kebutuhan Hidup Cukup', warga miskin meningkat hingga 17%. Untuk menanggulangi permasalahan ini, dia meminta RT dan RW mengetahui dengan rinci, mana saja warganya yang masuk kategori miskin. Sehingga Pemprov DKI dapat memberikan penanganan.

"Angka itu memang berbeda dengan sebelumnya yang hanya 4,7%. 17% itu sama dengan 1,7 juta jiwa, tugas kita menemukan mereka ini. Sekarang kita petakan per RW, RW mana yang aman sampai kurang aman, dan yang sejahtera sampai tak sejahtera. Hasilnya, ada kelurahan tak sejahtera tapi aman. Ini yang penting adalah tokoh masyarakat. Ini tak mudah untuk menjelaskan kepada masyarakat," jelas Ahok saat memberi sambutan di BKKBN, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Kemiskinan ini, kata Ahok, tentu berdampak pada kemampuan warga untuk bersekolah dan kesehatan. Mereka yang tergolong miskin cenderung tidak bisa melanjutkan sekolah hingga tingkat SMA. Alhasil, tidak sedikit mereka yang nikah muda.

"40% Usia 16-18 tahun putus sekolah. Dan kadang pula nikah muda, semakin muda mereka menikah, angka perceraian pun cukup tinggi. Nah ini tugas bapak ibu ini memang tidak mudah. Saya minta jangan jadikan gaji sebagai alasan untuk bekerja. Karena bapak ibu ini membangun bangsa," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Belum lagi soal kesehatan. Berdasar data yang dimiliki Ahok, 85% BPJS digunakan untuk penyakit yang disebabkan kesalahan pola hidup. Misalnya saja, diabetes, jantung, dan ginjal. Karena itu, peran penyuluh lapangan sangat dibutuhkan untuk turun dan memberi pengarahan pada masyarakat.

"Mereka yang tidak bekerja misalkan, beri mereka pelatihan. Kita kerja untuk bangun bangsa. Jika bapak ibu kerja dengan hati akan menemukan orang yang dibutuhkan," kata Ahok.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta Dian Emawati mengatakan, saat ini kependudukan di Jakarta masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pendudukan sejak 2010-2014 yang naik 1,43% dari 9,5 juta menjadi 10,2 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk ini juga selaras dengan tingkat kelahiran bayi yang naik dari 2,1 menjadi 2,3 selama 10 tahun. Tapi, hal ini tidak diimbangi dengan pelayanan alat kontrasepsi yang yang diterima. Data menunjukan peningkatan dari 6,3% menjadi 13,2% atau 1,3 jiwa tidak terlayani.

"Ini terbilang buruk. Saat ini ada 547 penyuluh. Pada 2015 akan kita laksanakan grebek pada daerah urban seperti rusun, pemukiman kumuh, pasar, dan rel kereta. Integrasi ini dibutuhkan agar pengendalian angka kelahiran dapat tercapai," jelas mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu. (Tnt/Yus)