Suntikan Modal BUMN Tahun Ini Bikin Ketua MPR Kaget

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai ada keanehan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 64,8 triliun, dalam APBN Perubahan 2015 yang diketok 3 hari lalu.

Zulkifli menilai PMN tersebut terlalu besar untuk disuntikan sebagai modal bagi BUMN. "Saya khawatir ini jadi skandal. Saya kaget. Aneh. Hati-hati terjadi skandal," ucap dia dalam perjalanan kunjungan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/2/2014).

Padahal selama ini, kata Zulkifli, kenaikan PMN tiap tahun tidak terlalu tinggi. Ia membanding pada penyertaan modal negara untuk BUMN pada 2010 hanya Rp 6 triliun, kemudian 2011 naik menjadi Rp 9,3 triliun, dan turun pada 2012 Rp 8,5 triliun.

Bahkan pada 2013, lanjut Zulkifli, PMN turun lagi menjadi Rp 4 triliun. Pada 2014, PMN kembali bertambah menjadi Rp 5,3 triliun. Kemudian dalam APBN Perubahan diajukan PMN senilai Rp 84,8 triliun, namun hanya Rp 64,8 triliun yang disetujui.

"Masa tiba-tiba sekarang melonjak. Kenapa PMN untuk BUMN yang naik begitu dahsyat luar biasa? Rata-rata Rp 5 triliun, tiba-tiba awal pemerintahan baru, PMN melonjak. Ini saya khawatir menjadi skandal. Tolong semua pihak perhatikan, tiba-tiba meroket. Nggak ada angin nggak ada hujan," tanya Zulkifli.

Menurut Zulkifli, pemerintah yang semula memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) beralasan anggarannya akan dialokasikan untuk program swasembada pangan dan pertanian. Namun faktanya, penyertaan modal ke BUMN yang ditingkatkan hingga jumlahnya fantastis.

"Saya menyoroti kenapa seperti itu terjadi? Kenapa tidak sesuai janji pemerintah mengurangi kemiskinan, swasembada pangan? Kenapa tidak itu yang digelontorkan dana besar-besaran? Harusnya itu," tanya dia.

"Aneh kan. 1000% naiknya. Anggaran PMN itu harusnya naiknya sedikit-sedikit, tapi ini melonjak. Itu kan anggaran kenaikan BBM. Harusnya dikembalikan ke yang miskin. Masa anggaran kenaikan BBM dikasih ke BUMN. Kan nggak match, nggak make sense," sambung Zulkifli.

Zulkifli juga menyesalkan rapat paripurna pengesahan APBN Perubahan 2015 yang dilakukan 2-3 hari bahkan hingga pagi, menyetujui besaran PMN tersebut. Termasuk menyoroti suntikan modal untuk PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun, PT ASDP Rp 1 triliun, PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun, Perum Perumnas Rp 1 triliun.

"Kenapa ini harus dapat PMN? Terus PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dapat Rp 250 miliar. Bahana ini kan rugi terus. Ini yang saya khawatir jadi skandal. Ini APBN P. Sementara pertanian cuma dapat Rp 9 triliun," kata dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus ketua DPP PAN Didik Rachbini mengatakan, melejitnya PMN kepada BUMN dibanding tahun lalu berisiko terjadi penyeimbangan besar. Bahkan nilai Rp 64,8 triliun ini tidak layak.

"Itu pemerintah dan DPR berkolusi. Jadi nggak ada ceritanya itu. Kreasi permainan baru. Yang ilegal dibungkus legal secara politik. Memang biasanya menyelinap di APBN Perubahan. Itu biasanya lewat BUMN mainkan proses secara resmi. Itu permainan, mengambil uang negara," kata Didik. (Rmn)