Liputan6.com, Jakarta - Sebelum diangkat menjadi pimpinan sementara atau Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP sempat dihubungi Wapres Jusuf Kalla melalui telepon selulernya. Tapi sempat tidak tersambung cukup lama.
Johan mengaku, sama sekali tidak menyangka dan terkejut ditunjuk Plt pimpinan KPK. Dia ditelepon ajudan Presiden Joko Widodo sekitar pukul 01.00 dini hari yang menyampaikan bahwa Wapres JK ingin berbicara.
"Lalu telepon diserahkan ke JK dan terjadi dialog cukup singkat. Pak JK bilang, 'nih Pak Johan dari pagi dikontak tidak bisa'. Saya bilang 'jam 5 dari kantor jam 6 baru tidur. Ada apa pak?' Kamu jadi pimpinan sementara KPK siap tidak? (kata JK) Untuk lembaga saya siap Pak (kata Johan)," kenang Johan saat ditelepon Wapres JK di Gedung KPK, Rabu (18/2/2015) malam.
"Ternyata ada 53 misscall dari banyak orang, termasuk Pratikno dan SMS dari ajudan Presiden, dari orang kantor juga. Saya kaget banyak yang nyari, ada apa? Saya sama sekali nggak nyangka," sambung Johan yang masih belum percaya dirinya ditunjuk sebagai pemimpin KPK.
Menurut Johan, sehari sebelumnya pihak Istana Presiden sempat menanyakan kepada KPK, calon Plt pimpinan KPK. Namun dia bingung mencari Plt pimpinan lembaga antirasuah itu dari pihak eksternal.
"Saya ketua tim krisis di KPK kalau ada usulan Plt usul siapa? Kami usulkan 7 nama tapi nggak ada yang dari KPK. Karena kami anggap harus ada orang yang mampu menyelesaikan persoalan ini, kalau dari internal kan nggak pas juga. Ada sejumlah nama termasuk anggota Tim 9. Ternyata di sini ada tim dari pakar hukum ternyata usulkan itu juga," beber Johan.
Meski malam itu sudah diputuskan Presiden sebagai Plt pimpinan KPK, namun Johan belum bersedia menjawan berbagai pertanyaan awak media terkait penyelesaian kisruh KPK-Polri.
"Saya nggak bisa bicarakan sebelum berlima kumpul, karena kerja KPK harus semua pimpinan (kumpul). mungkin nanti setelah resmi setelah ketemu dengan Zul (Zulkarnaien) dan Pandu (Adnan Pandu Praja) juga," kata dia.
Johan Budi mengaskan, terkait kasus tersangka pimpinan KPK dan Budi Gunawan, sejak awal pihaknya lebih mementingkan lembaganya dan harus ada tindakan konkret sesegera mungkin dari Presiden. "Ini Presiden sudah mengajukan lngkah yang diperlukan untuk mengembalikan lagi carut-marut yang seolah ada persoalan antara lembaga Polri dan KPK."
"Apa yang dilakukan Pak Jokowi harus diapresiasi. Cepat dan konkret. Apapun keputusan Pak Jokowi dia lebih tahu. Saya yakin ini langkah yang dilakukan Pak Jokowi pasti tujuannya untuk mengembalikan lagi hubungan baik antara Polri dengan KPK," papar Johan.
Advertisement
Kisruh KPK-Polri
Mantan wartawan Tempo ini mengaku akan duduk bersama dengan petinggi Polri untuk membahas penyelesaian kisruh KPK-Polri yang belakangan semakin memanas.
"Saya baca berita, disampaikan Badrodin Haiti yang diusulkan jadi Kapolri. Langkah pertama kalau saya jadi pimpinan tentu harus bertemu dengan pimpinan Polri koordinasi. Badrodin juga akan segera melakukan kordinasi," ujar Johan.
Terkait KPK perlu dan tidaknya kepastian hukum agar tidak ada lagi kriminalisasi pimpinan KPK, Johan menyerahkan kepada Presiden Jokowi. "KPK sebagai lembaga penegak hukum selalu menghormati hukum. Polri dan KPK punya kewenangan untuk menangani kasus tipikor."
"Saya harap apa yang diputus Presiden dan ada kalimat penuh makna dalam mengumumkan itu. Presidan Jokowi berharap agar Kapolri yang diusulkan bisa menjaga hubungan dengan KPK. Sebaliknya juga, ini dalam maknanya. Ada hal yang nanti saya optimis akan selesai. Saya yakin Jokowi putuskan yang terbaik," sambung Johan.
Johan menambahkan, 2 nama Plt pimpinan KPK yakni Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji sosok yang diyakini dapat membawa KPK ke depan. Selain berpengalaman, keduanya dinilai memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni.
"Kalau Pak Ruki pernah jadi pimpinan KPK, saya tentu dengan Pak Ruki paham kondisi KPK. Pak Seno kan pakar hukum, paham tentang hukum. Jadi kalau saya pribadi bisa kerja dengan Pak Ruki, tapi kalau Pak Seno nggak tahu. Saya kenal tapi kan belum pernah kerja bareng," tandas Johan.
Di tengah kasus yang membelit para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Jokowi memutuskan memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari posisi mereka sebagai pimpinan KPK.
Guna mengisi kekosongan kursi pemimpin di lembaga anti-rasuah itu, Jokowi menunjuk 3 orang sekaligus sosok pilihannya. Ketiganya, yakni mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi. (Rmn)
