Liputan6.com, Jakarta Duta Besar Republik Azerbaijan untuk Indonesia Tamerlan Karayev meminta dukungan kepada MPR RI atas konflik yang sudah lama terjadi dengan Armenia. Hal tersebut karena, menurut dia, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki hubungan erat dengan negara-negara muslim dunia, termasuk Azerbaijan.
"Kami berkomunikasi dengan beberapa negara dengan beberapa pertemuan, Azerbaijan menginginkan tidak hanya dari beberapa negara termasuk indonesia, yakni stop invasi dari Armenia. Karena di salah satu daerah kami yaitu Khojaly masih diduduki tentara Armenia," kata Tamerlan kepada Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Tamerlan menuturkan, Armenia telah melakukan kejahatan genosida atau pembantaian secara sistematis terhadap warga di wilayah Khojaly. Untuk itu pihaknya meminta dukungan ke beberapa negara, khususnya negara muslim, untuk bisa mengajukan sanksi bagi Armenia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kita ingin mendapat dukungan karena Barat mayoritas menutup mata dan telinga terhadap apa yang terjadi dengan kami. Kami ingin dapatkan dukungan hingga PBB bisa memberikan sanksi untuk Armenia," harap Tamerlan.
Menggalang Lobi
Menanggapi hal tersebut, Hidayat Nur Wahid menyampaikan simpati dan dukungannya terhadap Azerbaijan. Politisi PKS itu pun menyarankan agar Azerbaijan mengajak diskusi negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa agar mendapat dukungan dari Barat.
"Kita sangat mendukung untuk ada pendekatan hukum internasional, penegakan hak asasi manusia. Resolusi semacam ini harusnya didukung oleh negara Barat. Saya kira salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan Menteri Luar Negeri Azerbaijan untuk menggalang lobi ke negara-negara yang punya posisi kuat di PBB seperti uni Eropa," kata Hidayat.
"Agar tidak seperti Palestina-Israel yang selalu dipatahkan oleh Dewan Keamanan PBB, karena tidak didukung Barat," sambung Hidayat.
Namun demikian, Hidayat mengatakan, pihaknya hanya bisa mendukung keinginan Azerbaijan, tetapi tak bisa berbuat lebih. Untuk itu, dia menawarkan Tamerlan bertemu Menteri Luar Negeri dan Ketua DPR RI agar bisa dikomunikasikan dengan Komisi I DPR RI.
"Kami kan fungsinya beda-beda, kami bisa atur waktu untuk bertemu dengan Ketua DPR dan bisa dibahas di Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri juga. Lalu kita bertemu dengan Menlu kita agar kita bisa menyampaikan dukungan sikap kita," demikian Hidayat Nur Wahid. (Tya/Sss)
Advertisement
